Langsung ke konten 
Jakarta, 27 Oktober 2025 – Di tengah isu ketegangan antara Kementerian Keuangan dan DPR Komisi XI yang menghiasi pemberitaan nasional beberapa pekan terakhir, sebuah momentum baru tercipta pada awal pekan ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bersama Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, menggelar pertemuan hangat yang menjadi titik balik narasi hubungan eksekutif-legislatif.
Pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan itu bukan sekadar simbol silaturahmi pejabat, tapi juga penegasan arah pembangunan kebijakan fiskal pro-rakyat dan penguatan sinergi institusi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Keduanya terlihat turun bersama dari satu kendaraan, menyempatkan duduk bersama dan makan siang, lalu berbincang tanpa birokrasi kaku maupun formalitas berlebih.
Dinamika ini memberikan nuansa baru, tempat di mana rumor konflik terkoreksi lewat aksi nyata. Purbaya, yang kini identik dengan gaya komunikasi tegas, menegaskan bahwa perbedaan pandangan adalah wajar selama tujuannya menyejahterakan rakyat.
Misbakhun, sebagai Ketua Komisi XI dari Golkar, memberi pujian terhadap sikap terbuka Purbaya. Ia menilai kekritisan parlemen dan argumentasi keras justru menandakan hubungan sehat. “Pak Purbaya sangat baik, beliau datang mengklarifikasi spekulasi media, dan bagi saya itu teladan pemimpin menjaga integrasi nasional,” ujar Misbakhun.
Fokus diskusi mengarah pada percepatan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,5 persen pada kuartal IV/2025, sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. Purbaya menitikberatkan bahwa anggaran cepat terserap dan memberi dampak langsung ke masyarakat, UMKM, serta sektor produktif. “Belanja negara adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi – jika birokrasi lambat, rakyat rugi. Maka dari itu, sinergi pemerintah dan DPR menjadi vital,” katanya.
Sementara itu, Misbakhun menekankan pentingnya pengawasan parlemen terhadap efektivitas serapan anggaran, dan mengapresiasi dorongan tegas Purbaya terhadap kementerian yang lambat dan birokratis. “Saya dukung agar penyerapan anggaran lebih lincah, cepat, dan diarahkan ke program nyata dirasakan rakyat. Kami di DPR tidak ingin sekadar fungsi pengawasan, tapi juga menjadi mitra aktif perubahan,” tegasnya.
Pertemuan kedua tokoh juga membahas program prioritas Presiden Prabowo, mulai dari penguatan perlindungan sosial, transformasi industri, hingga mendorong investasi inklusif dan berkelanjutan. Keduanya sepakat agar Parlemen dan Pemerintah sejalan, agar efek kebijakan fiskal maksimal, baik di pusat maupun daerah.
Atmosfer pertemuan sangat cair dan jauh dari kesan formal serta tegang. Bahkan makan bersama menjadi momen mencairkan suasana, memperlihatkan bahwa narasi konflik hanya mitos dan hubungan mereka didasarkan pada saling menghargai dan dukung program masing-masing. Purbaya menyampaikan bahwa kerjasama seperti inilah yang dibutuhkan bangsa untuk menepis isu dan memprioritaskan kepentingan rakyat serta ketahanan ekonomi.
Uniknya, pertemuan ini menjadi headline tersendiri karena mampu menjadi jembatan meredam isu perpecahan, serta membuktikan sinergi kementerian dan legislatif bisa berlangsung konstruktif nyata. Kolaborasi Purbaya dan Misbakhun memberi optimisme baru bagi pelaku bisnis, sektor UMKM, dan masyarakat yang selama ini ragu akan efektivitas pemerintah.
Dengan berakhirnya pertemuan, pesan yang tersisa jelas: ke depan, kebijakan fiskal harus selalu pro-rakyat, sinergi institusi wajib dipertahankan, dan kepemimpinan kolaborasi adalah kunci stabilitas ekonomi nasional. Momentum ini layak jadi referensi perbaikan hubungan antar-lembaga di Indonesia – contoh bahwa konflik ditepis dengan komunikasi, kolaborasi, dan komitmen visi bersama membangun bangsa.
