Indonesia tengah menjalani transformasi digital di sektor pemerintahan, terutama pada sistem perpajakan nasional. Coretax, sebagai tulang punggung layanan pajak digital, sempat menjadi sorotan publik karena isu keamanan dan kebocoran data.
Keberanian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merekrut hacker berperingkat dunia untuk mengaudit serta memperbaiki celah keamanan Coretax menjadi tonggak baru dalam reformasi digital pemerintah. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat pertahanan siber sekaligus membangun kembali kepercayaan publik.
Coretax: Sistem Pajak Digital yang Jadi Sorotan
Coretax dikembangkan sebagai solusi layanan pajak terpadu, menggantikan sistem lama yang dinilai sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan era digital.
Sejak awal 2025, peluncurannya dihadapkan pada berbagai hambatan: performa lambat, error sistem, dan kasus kebocoran data yang bahkan terjual ke luar negeri. Isu ini membuka mata publik sekaligus menegaskan pentingnya keamanan siber pada infrastruktur pajak nasional.
Keberanian Purbaya dan Rekrutmen Hacker Internasional
Menjawab tantangan tersebut, Purbaya mengambil langkah yang tak lazim: bukan hanya mengandalkan tim internal, ia menggandeng peretas profesional Indonesia yang memiliki reputasi global.
Salah satu hacker yang dilibatkan menempati peringkat 6 dunia dalam kompetisi keamanan siber internasional dan pernah dipercaya oleh perusahaan besar seperti Google untuk mengaudit sistem mereka.
“Orang Indonesia itu hacker-nya jago-jago banget, di dunia juga ditakuti. Saya panggil yang ranking dunia itu, jagoan, kami bayar untuk bantu saya. Sudah dites, sudah lumayan,” ujar Purbaya.
Langkah ini bukan sekadar audit, tetapi perbaikan fundamental yang disertai transfer pengetahuan langsung kepada SDM internal agar keamanan sistem dapat dijaga berkelanjutan.
Dari Skor D–E ke A Plus dalam Waktu Singkat
Sebelum audit dilakukan, skor keamanan Coretax hanya mencapai 30 dari 100 (kategori D–E). Setelah direvisi dan diuji oleh tim hacker elite, nilainya melonjak ke 95+ (A Plus) hanya dalam waktu kurang dari satu bulan.
Pendampingan intensif oleh para peretas dunia membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini mampu menjaga kestabilan sistem dan meningkatkan performa non-transactional hingga mendekati sempurna.
Kinerja Tim Internal dan Tantangan Rekonstruksi Sistem
Langkah Purbaya tidak berhenti di situ. Ia tetap memberdayakan tim internal tanpa menambah personel baru atau anggaran APBN. Seluruh pembiayaan dilakukan dari pos gaji staf IT yang sudah ada.
Para programmer internal dibimbing langsung oleh hacker profesional untuk memperkuat keamanan aplikasi. Sementara itu, ditemukan pula fakta bahwa sebagian programmer dari vendor LG CNS—pemenang tender senilai Rp1,3 triliun—masih berpendidikan SMA dan mengalami kendala teknis.
Kondisi ini menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap proyek teknologi besar pemerintah.
Celah Keamanan dan Masalah Kode Sumber
Salah satu tantangan terbesar dalam perbaikan Coretax adalah keterbatasan akses terhadap kode sumber (source code) yang masih dipegang pengembang dari Korea Selatan.
Namun, melalui kolaborasi antara SDM nasional dan hacker elite, audit serta perbaikan terus dilakukan secara bertahap. Targetnya, pada awal 2026, seluruh kode sumber akan sepenuhnya dikuasai dan dikelola oleh tenaga ahli Indonesia.
Efek dan Manfaat Jangka Panjang
- Kepercayaan publik meningkat — masyarakat mulai yakin bahwa data pajak digital kini jauh lebih aman.
- Efisiensi anggaran — tidak ada biaya tambahan dari APBN; seluruh proses menggunakan sumber daya yang sudah ada.
- Transfer pengetahuan strategis — hacker profesional membimbing SDM lokal dalam praktik keamanan dunia nyata.
- Reputasi global meningkat — Indonesia mulai dipandang sebagai negara dengan keahlian keamanan siber yang disegani.
Studi Kasus: Pengujian di Lembaga Lain
Sebelumnya, hacker yang sama juga diminta menguji sistem di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam simulasi tersebut, sistem berhasil diretas hanya dalam waktu kurang dari lima menit, membuktikan pentingnya audit eksternal independen.
Hasil ini kini dijadikan model pengamanan baru bagi lembaga-lembaga strategis lain seperti Kominfo, perbankan, dan institusi digital pemerintah.
Kesimpulan
Langkah berani yang ditempuh Purbaya bukan sekadar tindakan teknis, tetapi revolusi paradigma reformasi digital pemerintah Indonesia.
Dengan menggandeng hacker terbaik bangsa, membangun SDM internal, dan memperkuat transparansi, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara yang siap menghadapi ancaman siber global sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap transformasi digital nasional.
