SUMBER, reaksinasional.com – Upaya menciptakan lingkungan belajar yang setara dan ramah bagi semua kalangan kini semakin diperkuat di wilayah Kabupaten Cirebon. Sebagai bentuk komitmen nyata dalam memenuhi hak-hak dasar para penyandang disabilitas, Pemerintah Kabupaten Cirebon secara resmi meluncurkan Kantor Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan. Peresmian fasilitas yang berlokasi di GOR Ranggajati, Sumber, ini menjadi tonggak penting dalam akselerasi Pendidikan Inklusif Kabupaten Cirebon agar dapat menjangkau seluruh peserta didik tanpa terkecuali.
Peresmian kantor tersebut dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Mochamad Syafrudin, yang hadir mewakili Bupati Cirebon, Imron, pada Rabu (17/12/2025). Agenda peresmian ini dirangkai dengan kegiatan Lokakarya Penyediaan Akomodasi yang Layak dan Pengembangan Unit Layanan Disabilitas. Kegiatan strategis ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Dinas Pendidikan (Disdik), Bapperida, Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, serta dukungan dari lembaga mitra seperti Yayasan Wahana Inklusif Indonesia dan INOVASI.
Dalam sambutan tertulisnya, Mochamad Syafrudin menegaskan bahwa penguatan Pendidikan Inklusif Kabupaten Cirebon memiliki landasan hukum yang kuat melalui Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/Kep.506-Disdik/2024. Regulasi ini secara khusus mengatur tentang pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan. Dengan adanya kantor sekretariat yang permanen dan payung hukum yang jelas, pemerintah daerah berharap pemenuhan hak-hak peserta didik penyandang disabilitas dapat dilakukan secara lebih terstruktur, profesional, dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Cirebon sebenarnya telah merintis jalan panjang menuju kesetaraan pendidikan sejak tahun 2012. Penyelenggaraan pendidikan inklusif terus dikembangkan, terutama pada satuan pendidikan sekolah dasar yang berada di bawah koordinasi kementerian terkait. Kehadiran ULD ini diproyeksikan menjadi pusat sumber daya yang akan membantu sekolah-sekolah dalam mengidentifikasi kebutuhan khusus siswa, menyediakan alat bantu yang diperlukan, serta memberikan pendampingan teknis bagi tenaga pendidik.
Dukungan terhadap langkah Pemkab Cirebon ini juga datang dari para pakar dan pegiat inklusi. Direktur Eksekutif Yayasan Wahana Inklusif Indonesia, Tolhas Damanik, memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi intensif yang telah terjalin selama enam bulan terakhir. Menurutnya, keberadaan ULD akan memberikan suntikan semangat bagi sekolah dan madrasah untuk tidak ragu lagi dalam menerima siswa disabilitas. Harapannya, tidak ada lagi anak usia sekolah di Cirebon yang tidak mendapatkan layanan pendidikan hanya karena kondisi fisiknya.
Selain pembangunan fisik kantor, penguatan Pendidikan Inklusif Kabupaten Cirebon juga menyasar aspek kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hingga saat ini, program peningkatan kapasitas telah menyentuh 84 guru, delapan bendahara sekolah, delapan kepala sekolah, serta 13 pengawas sekolah. Mereka berasal dari delapan satuan pendidikan (enam sekolah dasar dan dua madrasah) yang menjadi proyek percontohan pendampingan. Pelatihan ini sangat krusial agar para guru memiliki kompetensi pedagogik yang tepat dalam menangani keberagaman di dalam kelas.
Provincial Manager INOVASI Jawa Barat, Agnes Widyastuti, turut memuji kepemimpinan Bupati Cirebon yang dinilai memiliki visi kemanusiaan yang kuat melalui kebijakan inklusi ini. Senada dengan hal tersebut, rangkaian lokakarya diakhiri dengan sesi bincang-bincang (talkshow) mengenai arah pembangunan disabilitas di masa depan. Melalui sinergi lintas sektor ini, Unit Layanan Disabilitas (ULD) diharapkan benar-benar menjadi jembatan yang menghubungkan visi pemerintah pusat dengan implementasi nyata di setiap ruang kelas di seluruh Kabupaten Cirebon. (*)
