YOGYAKARTA – Civitas akademika Universitas Alma Ata (UAA) menyampaikan pernyataan sikap terkait perkembangan situasi nasional dan global yang dinilai memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rektor Universitas Alma Ata, Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK., di kampus Universitas Alma Ata pada Jumat, 6 Maret 2026. Sikap ini disampaikan sebagai respons akademik terhadap dinamika geopolitik internasional, kebijakan ekonomi global, serta implementasi sejumlah program strategis pemerintah. Melalui pernyataan tersebut, Universitas Alma Ata mendorong pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam isu diplomasi global sekaligus memperkuat kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat.
Rektor Universitas Alma Ata, Prof. Hamam Hadi, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menyampaikan pandangan kritis dan konstruktif terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
“Dalam tradisi akademik yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan konstitusi, perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menyuarakan pandangan kritis dan konstruktif terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan bangsa dan kemanusiaan,” ujarnya dilansir dari Headline.co.id.
Menurutnya, sikap tersebut sejalan dengan amanat konstitusi Republik Indonesia yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan serta komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Sikap Tegas terhadap Konflik Global
Dalam poin pertama pernyataan sikapnya, civitas akademika Universitas Alma Ata mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk menyatakan sikap tegas dalam mengutuk serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran.
Universitas Alma Ata menilai eskalasi konflik militer di kawasan Timur Tengah berpotensi memperluas ketegangan geopolitik global serta meningkatkan risiko krisis kemanusiaan yang lebih luas.
Sebagai negara yang secara konsisten menyuarakan perdamaian dunia dan menolak segala bentuk penjajahan, Indonesia dinilai perlu menunjukkan kepemimpinan moral dalam diplomasi internasional.
“Indonesia diharapkan menunjukkan kepemimpinan moral dalam diplomasi internasional dengan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil,” kata Prof. Hamam Hadi dikutip dari Headline News.
Dorongan Evaluasi Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace
Selain mendorong sikap tegas terhadap konflik global, Universitas Alma Ata juga mendesak pemerintah untuk meninjau kembali keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Menurut civitas akademika Universitas Alma Ata, evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap kerja sama internasional tetap sejalan dengan amanat konstitusi serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia.
Keikutsertaan dalam forum internasional dinilai tidak boleh menimbulkan persepsi bahwa Indonesia berada dalam konfigurasi geopolitik tertentu yang berpotensi mengaburkan posisi moral Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia secara konsisten menunjukkan keberpihakan terhadap perjuangan rakyat Palestina serta menolak segala bentuk penjajahan sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Tinjau Kembali Perjanjian Dagang ART
Dalam pernyataan sikap tersebut, Universitas Alma Ata juga mendesak pemerintah untuk meninjau kembali perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Civitas akademika Universitas Alma Ata menilai pemerintah perlu membuka secara transparan substansi serta implikasi dari perjanjian tersebut kepada publik, terutama terkait potensi dampaknya terhadap kedaulatan ekonomi nasional, perlindungan terhadap industri dalam negeri, serta posisi tawar Indonesia dalam hubungan perdagangan internasional.
“Kerja sama perdagangan internasional pada prinsipnya harus dibangun di atas asas kesetaraan, saling menghormati, dan keberpihakan pada kepentingan nasional jangka panjang,” ujar Prof. Hamam Hadi.
Universitas Alma Ata menilai hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap penting untuk dijaga, namun harus dilandasi prinsip kemitraan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan.
Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
Selain isu diplomasi dan perdagangan internasional, Universitas Alma Ata juga menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu dievaluasi secara komprehensif oleh pemerintah.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan program berjalan efektif dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Universitas Alma Ata mengusulkan penyempurnaan program melalui pendekatan model hybrid, yaitu dengan memprioritaskan intervensi gizi pada kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kelompok tersebut secara ilmiah dinilai paling menentukan pertumbuhan fisik serta perkembangan kognitif anak.
Di sisi lain, program makan bergizi tetap diberikan kepada anak sekolah dari keluarga kurang mampu guna mendukung konsentrasi belajar serta mengurangi ketimpangan gizi di lingkungan pendidikan.
Penguatan Koperasi Desa Merah Putih
Universitas Alma Ata juga mendorong pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
Menurut civitas akademika Universitas Alma Ata, koperasi sejak awal dirancang sebagai instrumen ekonomi yang berlandaskan kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kondisi ekonomi yang masih diwarnai ketimpangan akses terhadap sumber daya dan peluang usaha, penguatan koperasi dinilai penting untuk memperluas partisipasi ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal.
Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dinilai perlu menempatkan secara nyata prinsip “dari, oleh, dan untuk rakyat”, yakni koperasi dibangun dari kebutuhan masyarakat desa, dikelola secara partisipatif oleh anggotanya, dan manfaat ekonominya kembali kepada anggota serta komunitas desa.
Kontribusi Akademik untuk Kepentingan Bangsa
Rektor Universitas Alma Ata menegaskan bahwa pernyataan sikap ini merupakan bentuk kontribusi civitas akademika Universitas Alma Ata dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, memperkuat demokrasi, serta mendorong kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk kontribusi civitas akademika Universitas Alma Ata dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, keutuhan NKRI, memperkuat demokrasi, serta mendorong terwujudnya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kemanusiaan,” ujar Prof. Hamam Hadi.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan tinggi menjadi fondasi penting dalam menghadapi berbagai tantangan global serta mewujudkan Indonesia yang berdaulat, demokratis, dan berkeadilan sosial.
