JAYAPURA, ReaksiNasional.com – Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura, Papua, mengalami aksi pemalangan yang dilakukan sejumlah warga adat terkait aspirasi dan tuntutan mengenai kejelasan status lahan yang digunakan untuk pembangunan rumah sakit tersebut. Meski demikian, pelayanan kesehatan kepada masyarakat dipastikan tetap berjalan dengan pengaturan akses alternatif.
Menanggapi situasi tersebut, Kementerian Kesehatan RI menyampaikan keprihatinan mendalam karena aksi pemalangan berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan darurat.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Azhar Jaya menegaskan bahwa rumah sakit merupakan fasilitas vital yang harus tetap dapat diakses masyarakat dalam kondisi apa pun.
“Kami sangat prihatin dengan adanya aksi pemalangan di RSUP Jayapura. Rumah sakit adalah tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kami berharap aksi ini berlangsung damai, tidak anarkis, dan tidak menghalangi hak masyarakat untuk berobat,” ujarnya melalui siaran pers, Senin (22/6/2026).
Azhar mengingatkan bahwa penutupan akses menuju rumah sakit berpotensi membahayakan keselamatan pasien, khususnya mereka yang membutuhkan tindakan kegawatdaruratan.
“Kami mengimbau semua pihak untuk mengedepankan dialog. Jangan sampai ada pasien yang terlambat ditangani hanya karena akses ke rumah sakit tertutup. Keselamatan pasien adalah prioritas utama,” tegasnya.
Aksi pemalangan diketahui berlangsung sejak Rabu (17/6/2026) di pintu utama RSUP Jayapura. Namun, manajemen rumah sakit memastikan pelayanan tetap berlangsung dengan mengalihkan akses pasien dan petugas melalui pintu kedua serta melakukan sejumlah penyesuaian untuk menjaga keamanan pasien, keluarga pasien, dan tenaga kesehatan.
Berdasarkan laporan terbaru, layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), rawat inap, dan rawat jalan masih beroperasi normal. Tercatat dua pasien menjalani perawatan di IGD, 33 pasien berada di ruang rawat inap, serta enam pasien dirawat di ruang intensif. Para pegawai yang bertugas pada shift sore juga tetap siaga memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Manajemen RSUP Jayapura terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Polresta Jayapura, Polsek Abepura, Korem, hingga Rektorat Universitas Cenderawasih untuk mengantisipasi perkembangan situasi di lapangan.
Selain itu, pihak rumah sakit telah menerbitkan surat edaran kesiapsiagaan bagi seluruh pegawai dan terus memberikan informasi perkembangan kondisi terkini kepada masyarakat melalui kanal media sosial resmi.
Kementerian Kesehatan berharap persoalan terkait status lahan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah dan dialog yang konstruktif antara seluruh pihak terkait tanpa mengganggu hak masyarakat Papua dalam memperoleh layanan kesehatan.
“Kami percaya, dengan dialog yang baik, persoalan ini dapat menemukan titik temu. Yang terpenting, layanan kesehatan bagi masyarakat Papua tidak boleh terhenti,” pungkas Azhar.
