SRAGEN, reaksinasional.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memulai langkah transformatif dalam memperkuat fungsi pos pelayanan terpadu sebagai ujung tombak kesejahteraan masyarakat. Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, meluncurkan tiga desa sebagai Pilot Project Posyandu 6 SPM (Standar Pelayanan Minimum). Ketiga desa yang terpilih menjadi pelopor ini adalah Desa Mojopuro di Kabupaten Sragen, Desa Manggis di Kabupaten Wonosobo, dan Desa Kemiri di Kabupaten Batang. Peresmian ini menandai babak baru Posyandu yang kini tidak lagi hanya fokus pada urusan kesehatan, melainkan mencakup enam bidang layanan dasar sekaligus.
Implementasi Pilot Project Posyandu 6 SPM ini mencakup perluasan peran kader dan institusi Posyandu dalam melayani bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibum linmas). Nawal Yasin menjelaskan bahwa integrasi enam layanan dasar ini bertujuan untuk menjadikan Posyandu sebagai pusat solusi masalah sosial-ekonomi di tingkat desa secara lebih komprehensif dan inovatif.
Dalam peluncuran yang dipusatkan secara luring di Sragen pada Selasa (23/12/2025), Nawal memberikan apresiasi tinggi atas inovasi kolaboratif yang muncul di daerah. Salah satu tantangan besar dalam transformasi ini adalah kebutuhan akan penambahan personel kader dan pengaturan skema insentif yang memadai. Kabupaten Sragen, menurut Nawal, telah menunjukkan langkah nyata dengan menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mengalokasikan anggaran insentif bagi kader baru, serta menjalin kerja sama strategis antara Posyandu dengan rumah sakit daerah.
Program inovatif yang diusung dalam Pilot Project Posyandu 6 SPM ini telah mulai diimplementasikan di tiga lokasi tersebut melalui berbagai kegiatan nyata. Di bidang pendidikan, telah hadir PAUD Emas yang dilengkapi dengan pojok baca. Di bidang sosial dan lingkungan, masyarakat kini dapat mengakses kebun gizi, bank sampah, hingga sistem pendataan Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Selain itu, kader Posyandu kini juga berperan aktif dalam mengidentifikasi masalah air bersih serta memastikan sanitasi yang layak bagi seluruh warga desa.
Pencapaian integrasi Posyandu 6 SPM di Jawa Tengah menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat impresif. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada September 2025 tercatat baru ada 4.076 lembaga Posyandu 6 SPM di Jateng. Namun, dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, tepatnya hingga November 2025, angka ini melonjak tajam menjadi 22.430 lembaga, atau telah mencakup 45,6 persen dari total keseluruhan 49.149 Posyandu di Jawa Tengah.
Istri Wakil Gubernur Jawa Tengah ini menargetkan pada tahun 2026, seluruh Posyandu di Jawa Tengah atau 100 persen sudah menjalankan pelayanan enam bidang SPM. Nawal terus mendorong sisa 26.719 lembaga Posyandu yang belum teregistrasi untuk segera melakukan proses pendaftaran. Percepatan ini terus dilakukan melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), pendampingan teknis, serta evaluasi berkala untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) pengelolaan Posyandu hingga empat tahun mendatang.
Sejalan dengan visi Ngopeni Nglakoni yang diusung Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, setiap kebijakan pembangunan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ketua TP Posyandu Kabupaten Sragen, Linda Sigit Pamungkas, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan akselerasi dengan progres saat ini mencapai 90 persen. Perluasan fungsi Posyandu diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan yang paripurna bagi warga, melampaui sekadar pemeriksaan kesehatan rutin.
Acara peluncuran ini juga dimeriahkan dengan berbagai layanan publik secara cuma-cuma, mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), layanan dokter Spesialis Keliling (Speling), IVA Test sebagai deteksi dini kanker serviks, hingga pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Melalui Pilot Project Posyandu 6 SPM ini, diharapkan desa-desa terpilih dapat menjadi pusat pembelajaran dan rujukan bagi ribuan Posyandu lainnya di Jawa Tengah demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih dekat, ramah, dan solutif. (*)
