BANJARNEGARA, ReaksiNasional.com – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menghadapi tantangan fiskal menyusul penurunan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp165 miliar pada tahun 2026, sementara proyeksi anggaran untuk tahun 2027 masih belum pasti. Kondisi tersebut disampaikan Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Pendopo Dipayudha Adigraha.
Dalam arahannya, Amalia menekankan pentingnya sinergi, inovasi, dan kreativitas seluruh perangkat daerah serta masyarakat dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Ia meminta semua pihak tidak saling menyalahkan, melainkan melakukan penyesuaian program agar tetap mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat.
Meski terjadi penurunan anggaran, pemerintah daerah tetap mengupayakan alokasi minimal Rp100 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan. Angka tersebut dinilai mengalami peningkatan signifikan dibandingkan alokasi pada 2023 hingga 2024 yang berada di bawah Rp50 miliar.
Amalia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ia menekankan pentingnya rasa memiliki terhadap daerah agar pembangunan dapat berjalan optimal.
Selain itu, perbaikan data kemiskinan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah guna memastikan intervensi bantuan sosial tepat sasaran. Pemerintah telah memulai proyek percontohan pembaruan data di tingkat desa, serta mengajak masyarakat untuk memberikan data yang jujur kepada Badan Pusat Statistik.
Bupati turut menyoroti adanya ketidaksesuaian data di lapangan, di mana sebagian warga tercatat sebagai tidak mampu, namun memiliki aset yang menunjukkan kondisi ekonomi berbeda. Hal ini dinilai menjadi tantangan dalam upaya penyaluran bantuan yang akurat.
Terkait tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 5,39 persen, Amalia menilai rendahnya serapan tenaga kerja di sektor industri dipengaruhi persoalan etos kerja. Untuk itu, pemerintah daerah akan memperkuat sektor ekonomi kreatif sebagai alternatif bagi masyarakat, dengan melibatkan dukungan dari asosiasi pengusaha.
Lebih lanjut, ia memastikan arah pembangunan Banjarnegara tetap selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik, pemerataan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, pelestarian lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Amalia mengibaratkan pemerintah daerah sebagai pengelola rumah tangga yang harus bijak mengatur anggaran terbatas. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak bersikap serba menuntut tanpa mempertimbangkan skala prioritas.
Sebagai bentuk transparansi, pemerintah daerah juga membuka akses informasi anggaran kepada publik melalui kanal resmi, sehingga masyarakat dapat memantau dan memahami penggunaan anggaran daerah secara terbuka.
