CILACAP, ReaksiNasional.com – Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman mengakui adanya tekanan efisiensi anggaran pada tahun 2026. Meski demikian, ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk tetap mengoptimalkan anggaran sektor pendidikan yang dinilainya sebagai prioritas utama pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Syamsul saat memimpin apel bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Ia menekankan bahwa meskipun ruang fiskal terbatas, upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak boleh terabaikan. Beberapa langkah strategis yang akan ditempuh antara lain peningkatan Dana Bantuan Operasional Sekolah pendamping daerah, penambahan insentif bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini, serta perbaikan sarana prasarana dan pemenuhan kebutuhan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan.
Syamsul menegaskan bahwa apabila pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mencukupi, Pemkab Cilacap akan mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing, sehingga harus mendapat perhatian serius meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Cilacap juga meminta seluruh aparatur sipil negara untuk lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengingatkan agar setiap organisasi perangkat daerah tidak menyelenggarakan kegiatan yang berpotensi membebani kemampuan keuangan daerah di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
Syamsul juga mengimbau pihak sekolah agar tidak membebani wali murid dengan pungutan yang tidak perlu. Ia meminta sekolah lebih memaksimalkan pemanfaatan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bantuan Operasional Sekolah serta BOS pendamping daerah. Namun demikian, ia menyatakan bahwa komunikasi dengan wali murid tetap dimungkinkan sepanjang sesuai aturan dan tidak memberatkan.
“Perbaiki tata kelola keuangan di sekolah, optimalkan BOS dari APBN dan BOS pendamping daerah. Jika memang masih diperlukan, secara aturan bisa dikomunikasikan dengan wali murid, selama tidak membebani,” tegasnya.
Pada apel tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Paiman turut mengundang berbagai unsur pemangku kepentingan pendidikan. Hadir di antaranya Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah tingkat SMP, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Cilacap, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan se-Kabupaten Cilacap, Ketua Komite SMP, Koordinator Pengawas TK, SD, dan SMP, serta Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah se-Kabupaten Cilacap.
Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan pendidikan tersebut, Pemkab Cilacap berharap optimalisasi anggaran pendidikan dapat berjalan efektif dan tetap mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan di tengah tantangan efisiensi anggaran tahun 2026.
