SEMARANG, ReaksiNasional.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Cilacap. Ia mengaku prihatin atas kejadian tersebut dan kembali menegaskan pentingnya integritas bagi kepala daerah maupun aparatur sipil negara.
Ahmad Luthfi mengatakan dirinya telah berulang kali mengingatkan seluruh kepala daerah di Jawa Tengah mengenai pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan.
“Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan,” kata Ahmad Luthfi di Semarang, Sabtu (14/3/2026).
Menurutnya, pemerintah provinsi telah melakukan berbagai langkah pencegahan korupsi melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satunya melalui program Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK yang memberikan pembinaan kepada kepala daerah hingga anggota DPRD.
Selain itu, pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia sebelumnya, para pejabat daerah juga telah diingatkan agar tidak melakukan penyimpangan anggaran maupun pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Terkait proses hukum yang sedang berjalan, Ahmad Luthfi menyatakan menghormati langkah yang diambil oleh KPK sebagai lembaga penegak hukum.
Di sisi lain, ia menilai kasus tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik di daerah agar lebih berhati-hati dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas.
“Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas yang kuat. Integritas itu tidak hanya di mulut tetapi juga harus diwujudkan dalam perbuatan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa integritas harus tercermin dalam tindakan nyata, seperti tidak melanggar hukum serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
Menurutnya, prinsip clean governance dan good governance harus menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan, baik bagi kepala daerah maupun aparatur sipil negara.
“Clean governance dan good governance itu harus menjadi napas bagi bupati dan wali kota, termasuk ASN-nya,” lanjutnya.
Selain menyoroti aspek integritas, Gubernur juga memantau jalannya pemerintahan di Kabupaten Cilacap agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.
Ia menginstruksikan agar tidak ada gangguan dalam pelayanan publik, terutama karena pemerintah daerah saat ini tengah mempersiapkan berbagai layanan masyarakat menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2026.
