SEMARANG, ReaksiNasional.com – Pemerintah Kota Semarang terus memperkuat transformasi layanan publik berbasis digital melalui aplikasi “Semarang Dalam Genggaman Saya” (SDGs). Platform terintegrasi tersebut memungkinkan masyarakat mengakses sedikitnya 20 layanan publik hanya melalui satu aplikasi tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, aplikasi SDGs hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang lebih praktis, cepat, dan efisien.
“Sekarang masyarakat tidak perlu lagi datang ke banyak kantor hanya untuk mengurus layanan yang berbeda. Cukup satu aplikasi, semua bisa diakses dari mana saja,” ujar Agustina belum lama ini.
Melalui aplikasi tersebut, berbagai layanan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, akta kematian, hingga perpindahan penduduk kini dapat diakses secara digital. Selain itu, masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan kesehatan melalui puskesmas dan rumah sakit, mengakses layanan transportasi publik Trans Semarang, hingga melakukan pembayaran pajak dan retribusi dengan lebih mudah.
Aplikasi SDGs juga dilengkapi fitur identitas digital yang memungkinkan warga menyimpan berbagai kartu penting dalam satu sistem. Fitur tersebut dinilai lebih praktis karena masyarakat tidak perlu lagi membawa banyak dokumen fisik saat beraktivitas.
Dari sisi informasi publik, warga dapat memantau harga pasar, kondisi kota melalui fitur Pantau Semar, hingga memperoleh informasi banjir dan agenda kegiatan Kota Semarang secara real time.
Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan aduan maupun aspirasi secara langsung melalui fitur Lapor Semar. Aduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik.
Pemerintah Kota Semarang juga telah membuka akses unduhan aplikasi “Semarang Dalam Genggaman Saya” melalui Google Play Store.
Semarang Dalam Genggaman Saya di Google Play Store
Dengan hadirnya layanan digital terintegrasi tersebut, Pemerintah Kota Semarang berharap masyarakat semakin aktif memanfaatkan teknologi dalam mengakses layanan publik, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
