JOMBANG, ReaksiNasional.com – Bupati Jombang Warsubi bersama Wakil Bupati Salmanudin secara bergantian menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang yang digelar dalam suasana Idul Fitri 1447 Hijriah, Kamis (26/3/2026).
Dalam pemaparannya, Warsubi menjelaskan berbagai capaian pembangunan pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Ia menyebutkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Jombang menunjukkan tren positif, tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 76,37 persen pada 2025, naik dari 75,67 persen pada tahun sebelumnya.
Menurutnya, peningkatan tersebut menjadi indikator bahwa kebijakan pemerintah daerah di sektor pembangunan manusia telah berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, sektor ekonomi juga menunjukkan kinerja yang baik dengan pertumbuhan mencapai 5,34 persen atau meningkat 0,19 poin dibandingkan tahun 2024.
Pengendalian ketimpangan pendapatan turut menjadi perhatian, dengan Indeks Gini Ratio Jombang tercatat sebesar 0,302, yang lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur. Di sektor infrastruktur, pemerintah daerah juga berhasil melampaui target Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) dengan capaian 0,7197.
Sejumlah proyek strategis turut direalisasikan sepanjang 2025, di antaranya perbaikan akses jalan di wilayah terdampak banjir seperti ruas Blimbing–Gudo dan Ceweng–Kalianyar. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Pada aspek pemberdayaan ekonomi, pemerintah daerah mengembangkan program “1 Dusun 1 Wira Usaha Baru (WUB)” yang bertujuan menekan angka kemiskinan melalui pelatihan, penyediaan sarana prasarana, serta bantuan permodalan berbasis potensi lokal.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial dengan menyalurkan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 13.500 petani tembakau dan pekerja rentan yang didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pemkab Jombang juga melakukan pendampingan legalitas terhadap 302 Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.
Warsubi menegaskan bahwa berbagai kebijakan strategis tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi DPRD pada tahun sebelumnya, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami pertumbuhan hingga 31,9 persen dari sektor pajak daerah. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan terhadap program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia berharap laporan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Rapat paripurna tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan perangkat daerah, serta tokoh masyarakat. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara, penyerahan dokumen LKPj, serta halal bihalal dalam suasana Lebaran.
