KARANGANYAR, ReaksiNasional.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan ketersediaan elpiji dalam kondisi sangat aman dengan jumlah mencapai enam kali lipat dari kebutuhan normal. Masyarakat pun diimbau untuk tidak panik maupun melakukan pembelian berlebihan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, stok elpiji di wilayahnya per 7 April 2026 tercatat mencapai 14.833 metrik ton. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam waktu dekat.
Pernyataan itu disampaikan saat Ahmad Luthfi meninjau Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Wijaya Sarana Grasindo di Kabupaten Karanganyar, Rabu (8/4/2026), bersama Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto.
Ia menegaskan, hasil pengecekan di lapangan menunjukkan ketersediaan elpiji di Jawa Tengah dalam kondisi sangat mencukupi. Oleh karena itu, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh isu kelangkaan.
Gubernur juga mengingatkan agar tidak terjadi panic buying maupun praktik melanggar hukum seperti penimbunan. Ia menegaskan, tindakan tersebut akan ditindak tegas oleh aparat.
Untuk menjaga distribusi tetap lancar dan tepat sasaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah terus melakukan pengawasan, khususnya terhadap penyaluran elpiji subsidi 3 kilogram.
Ahmad Luthfi menekankan bahwa elpiji bersubsidi harus digunakan sesuai peruntukannya, yakni bagi rumah tangga kurang mampu, nelayan kecil, petani penggarap, serta pelaku usaha mikro. Ia mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan oleh usaha skala besar.
Menurutnya, distribusi elpiji di Jawa Tengah didukung sekitar 54.235 pangkalan, atau sekitar 21 persen dari total nasional, dengan rata-rata setiap desa atau kelurahan memiliki enam pangkalan elpiji 3 kilogram.
Pengawasan juga melibatkan pemerintah kabupaten dan kota agar setiap dinamika di lapangan dapat segera direspons. Adapun harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kilogram di Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp18.000, dengan pengecualian di beberapa wilayah tertentu.
Ia memastikan pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelanggaran, termasuk praktik penyuntikan dan penimbunan elpiji ilegal.
Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga kelancaran distribusi energi.
Ia menegaskan bahwa tidak ada pengurangan kuota elpiji dan mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak serta tidak berlebihan. Masyarakat juga diminta aktif melaporkan apabila menemukan praktik ilegal di lapangan.
