JAKARTA, reaksinasional.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menekankan bahwa percepatan pencetakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif di era digital tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi multipihak yang solid untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Pernyataan strategis ini disampaikan Fajar saat menjadi pembicara kunci dalam Roundtable Discussion yang dihelat oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI dengan tajuk ‘Peningkatan SDM Unggul Melalui Kolaborasi Multipihak di Era Digital’ di Jakarta, pada Kamis (4/12/2025).
Dalam paparannya, Fajar mengungkapkan langkah konkret pemerintah dalam transformasi digital pendidikan. Hingga kini, lebih dari 257 ribu sekolah telah menerima bantuan perangkat Interactive Flat Panel (IFP). Tak berhenti di situ, pemerintah menargetkan distribusi perangkat canggih ini mencapai satu juta unit ke seluruh sekolah di Indonesia pada tahun depan. Kebijakan ini merupakan terjemahan langsung dari arahan Presiden yang menginginkan revolusi pembelajaran, bukan sekadar bagi-bagi alat.
Guna mendukung perangkat keras tersebut, pemerintah juga meluncurkan super-aplikasi bernama “Rumah Pendidikan”. Platform terintegrasi ini hadir untuk menyederhanakan lebih dari 900 aplikasi pendidikan yang sebelumnya dinilai membebani para guru. Kini, seluruh layanan mulai dari Ruang Guru, Ruang Murid, hingga Ruang Mitra disatukan dalam satu pintu ekosistem digital.
Fajar juga membocorkan rencana besar terkait kurikulum nasional. Ia menyebut pemerintah tengah mematangkan persiapan untuk menjadikan koding (coding) dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam waktu dekat. Langkah ini diambil agar anak-anak Indonesia memiliki kompetensi masa depan yang setara dengan negara maju seperti Tiongkok dan Singapura yang telah lebih dulu menerapkannya.
Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI, TB. Ace Hasan Syadzily, mengingatkan bahwa penyiapan SDM berkualitas adalah pertaruhan besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Ace menegaskan, jika kualitas manusia Indonesia tidak digenjot hari ini, maka mimpi bersaing dengan negara tetangga seperti Vietnam, Singapura, dan Tiongkok akan sulit terwujud. Ia juga menekankan bahwa digitalisasi tidak boleh menjadi instrumen perusak, melainkan harus dikelola dalam satu ekosistem pendidikan yang utuh, melibatkan aspek ideologi, lingkungan sekolah, dan peran keluarga.
Dukungan juga datang dari parlemen. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti perlunya perbaikan struktural dalam tata kelola pendidikan yang selama ini masih terfragmentasi. Hetifah mendorong adanya naskah akademik yang kuat, perencanaan tenaga kerja (manpower planning), serta kodifikasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Ia sepakat bahwa kurikulum harus segera diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja dan teknologi terkini, sembari tetap memperhatikan kesejahteraan para guru. (*)
