SEMARANG, ReaksiNasional.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 123 juta liter air bersih untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang 2026 di sejumlah wilayah rawan kekeringan. Langkah mitigasi dini tersebut dilakukan guna menekan potensi krisis air bersih sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah bersama BPBD kabupaten/kota telah memetakan 18 daerah yang diperkirakan terdampak kekeringan. Seluruh cadangan air bersih tersebut disiapkan untuk segera didistribusikan ketika musim kemarau mulai meluas.
Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan kesiapan itu merupakan hasil koordinasi lintas daerah yang dilakukan sejak awal tahun. Selain menyiapkan stok air bersih, pihaknya juga terus memperbarui pemetaan wilayah rawan kekeringan secara menyeluruh.
“Tahun 2026 ini, hasil koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota, sudah disiapkan 123 juta liter air dari 18 daerah yang diperkirakan terdampak. Semua sudah siap untuk didistribusikan,” ujar Bergas dalam rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan I-2026, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, meski sejumlah wilayah di Jawa Tengah masih diguyur hujan, Pulau Jawa diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada Juni hingga Desember 2026. Kondisi tersebut diprediksi memiliki pola yang hampir sama dengan musim kemarau tahun 2024.
Sebagai gambaran, pada 2024 BPBD Jawa Tengah bersama pemerintah daerah telah menyalurkan sekitar 54 juta liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
Bergas menambahkan, kesiapan penanganan tidak hanya mencakup ketersediaan air, tetapi juga armada distribusi. Namun demikian, pihaknya masih melakukan penghitungan ulang terkait biaya operasional distribusi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
“Perhitungan biaya distribusi masih kami kaji karena ada kenaikan harga BBM nonsubsidi. Ini menjadi salah satu pertimbangan,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota guna memastikan kesiapan menghadapi musim kemarau, termasuk dalam pemetaan wilayah rawan kekeringan.
Ia juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), untuk memperkuat langkah penanganan dampak kekeringan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan air bersih dan sektor pertanian.
“Kita koordinasikan semua pihak, termasuk BUMD, agar dampak kekeringan bisa ditekan. Tidak hanya soal air bersih, tapi juga dampaknya terhadap swasembada pangan,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menambahkan distribusi air bersih dalam kondisi darurat membutuhkan dukungan lintas sektor. Karena itu, pemerintah provinsi juga akan menjalin komunikasi dengan Pertamina untuk mendukung kelancaran distribusi bantuan.
“Distribusi ini untuk kebencanaan dan kedaruratan, sehingga perlu kolaborasi. Nanti akan kita komunikasikan dengan Pertamina,” katanya.
