SEMARANG, ReaksiNasional.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya perawat dan dokter spesialis, yang dinilai penting untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, Pemprov Jateng telah mengajukan sekitar 1.000 formasi tenaga kesehatan pada tahun 2026, yang sebagian besar diperuntukkan bagi tenaga perawat. Namun, pemenuhan formasi tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Yang diajukan tahun ini sekitar 1.000 formasi, mayoritas tenaga kesehatan, iya, perawat,” ujar Sumarno dalam kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional di Grhadika Bakti Praja, Kamis (25/6/2026).
Ia menjelaskan, tidak semua usulan formasi dari pemerintah daerah dapat dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah pusat, sehingga kebutuhan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan yang berkelanjutan. Menurutnya, hampir seluruh sektor pelayanan publik di lingkungan Pemprov Jateng membutuhkan tambahan pegawai, namun sektor kesehatan menjadi prioritas utama.
Selain kekurangan perawat, Jawa Tengah juga masih menghadapi keterbatasan dokter spesialis, terutama yang bertugas di rumah sakit daerah. Kondisi ini dinilai berdampak pada optimalisasi layanan kesehatan rujukan yang membutuhkan tenaga ahli di berbagai bidang spesialisasi.
Untuk sementara, Pemprov Jateng masih mengandalkan dokter spesialis non-ASN yang direkrut guna mendukung pelayanan di rumah sakit daerah sebagai solusi jangka pendek.
“Kebanyakan spesialis yang masih kurang,” kata Sumarno.
Dalam kesempatan tersebut, Sumarno juga melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 231 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang dilaksanakan secara luring dan daring. Dari jumlah tersebut, 225 orang merupakan tenaga kesehatan dan enam orang lainnya tenaga teknis.
Kepada para ASN yang baru dilantik, ia berpesan agar meningkatkan semangat kerja serta memberikan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan penuh tanggung jawab.
“Sebagai abdi masyarakat itu benar-benar memposisikan sebagai abdi, bagaimana merespon cepat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh keikhlasan,” tegasnya.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, Dhoni Widianto, menambahkan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari penguatan sumber daya manusia di sektor pelayanan publik, khususnya kesehatan.
Menurutnya, tingginya kebutuhan tenaga kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah SDM di sektor tersebut masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penambahan perawat dan dokter spesialis dinilai sangat penting untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama di rumah sakit daerah.
Dengan usulan 1.000 formasi tenaga kesehatan yang diajukan tahun ini, Pemprov Jateng berharap kebutuhan tersebut dapat terpenuhi secara bertahap sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan merata di seluruh wilayah Jawa Tengah.
