BANJARNEGARA, ReaksiNasional.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan siap mengawal penanganan sedimentasi Waduk Panglima Besar Soedirman atau Waduk Mrica di Kabupaten Banjarnegara yang saat ini disebut telah mencapai 93 persen.
Kondisi tersebut dinilai mengkhawatirkan karena berpotensi mengganggu produksi energi listrik, pengendalian sumber daya air, hingga meningkatkan risiko bencana di wilayah hilir.
Komitmen itu disampaikan Ahmad Luthfi saat menghadiri Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 wilayah Banyumas Raya di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Senin (18/5/2026). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disebut siap mendorong percepatan penanganan Waduk Mrica melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Bupati Banjarnegara Amalia Desiana mengungkapkan sedimentasi Waduk Mrica telah berdampak pada menurunnya produksi energi listrik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Kondisi sedimentasi di Waduk Mrica itu sudah sampai 93 persen, sehingga hasil energinya juga sudah berkurang, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Amalia.
Menurutnya, persoalan Waduk Mrica tidak hanya berdampak bagi Kabupaten Banjarnegara, tetapi juga wilayah lain di Jawa Tengah yang turut memanfaatkan fungsi waduk tersebut.
Pemkab Banjarnegara, lanjut Amalia, telah menginisiasi usulan agar penanganan Waduk Mrica dapat masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai penting untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Kami sudah menginisiasi untuk melakukan usulan PSN. Tentunya dukungan dan kehadiran dari pemerintah provinsi ini sangat membantu menguatkan kami, terutama penanganan Waduk Mrica,” katanya.
Selain persoalan sedimentasi waduk, Banjarnegara juga menghadapi tantangan geografis karena sebagian besar wilayahnya masuk kategori rawan bencana.
“Secara geografis, Kabupaten Banjarnegara itu 70 persen rawan bencana. Hadirnya provinsi di tengah-tengah kami sangat kami butuhkan, terutama untuk menjadi mediator kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi memastikan Pemprov Jawa Tengah akan mengawal langsung persoalan sedimentasi Waduk Mrica melalui koordinasi bersama pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya.
“Waduk Mrica ini nanti akan kita dorong ke pusat. Karena kalau tidak salah itu ada proyek PLN. Kita akan bersurat, kita kawal, sehingga sedimentasi bisa kita atasi bersama-sama,” kata Luthfi.
Menurutnya, berbagai persoalan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat harus ditangani secara kolaboratif. Pemprov Jawa Tengah akan mengambil peran sebagai penghubung agar kebutuhan daerah dapat segera ditindaklanjuti.
Ia menegaskan, persoalan pembangunan di wilayah Banyumas Raya, termasuk Banjarnegara, harus diselesaikan secara simultan melalui sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. (*)
