YOGYAKARTA, reaksinasional.com – Prestasi gemilang kembali ditorehkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi. Dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur DI Yogyakarta, Selasa (9/12/2025), Jawa Tengah sukses memborong dua penghargaan bergengsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dua penghargaan tersebut adalah predikat Terbaik untuk Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (Kompak API) dalam kategori Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (Paksi), serta Peringkat III Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2025 untuk kategori pemerintah provinsi.
Usai menerima penghargaan, Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan bahwa apresiasi ini menjadi suntikan motivasi bagi seluruh aparatur pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terus mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Menurutnya, pencapaian ini adalah bukti nyata komitmen Jateng dalam menciptakan good and clean governance.
Komitmen tersebut bukan sekadar slogan. Pemprov Jateng telah menetapkan penguatan integritas sebagai Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan menjadikannya bagian vital dari 136 program prioritas gubernur. Langkah konkretnya mencakup penerapan zona integritas di seluruh OPD hingga BUMD/BLUD, serta pelatihan antikorupsi berbasis standar ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Selain itu, kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terus diperkuat, baik dari sisi anggaran maupun kompetensi SDM, agar pengawasan bisa menjangkau hingga ke level desa. Upaya ini diselaraskan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, yang meliputi pengendalian gratifikasi, kepatuhan LHKPN, hingga manajemen risiko.
Di sektor pendidikan, Gubernur Luthfi menggeber program Sekolah Berintegritas (SBI) yang dimulai sejak 2023. Hingga kini, program tersebut telah mencakup 104 sekolah yang terdiri dari 44 SMA, 45 SMK, dan 15 SLB. Fokus utamanya adalah menanamkan nilai kejujuran dan menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari korupsi serta kekerasan.
Sementara di tingkat desa, program Desa Antikorupsi yang direplikasi sejak 2022 kini telah meluas ke 29 kabupaten. Pada tahun 2025, tercatat ada 113 desa yang resmi berstatus antikorupsi, sementara 297 desa lainnya sedang dalam proses sertifikasi.
Berbagai terobosan ini membuahkan hasil statistik yang impresif. Indeks Reformasi Birokrasi Jateng mencatat angka 91,28, Akuntabilitas Kinerja 82,63, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berada di Level 3 dengan skor 3,471. Indeks efektivitas pencegahan korupsi dan manajemen risiko juga berada di Level 3.
Yang paling membanggakan, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN mencapai 100 persen dari 1.840 wajib lapor. Pada tahun 2024, nilai MCP KPK Jateng tembus 90,8. Bahkan, skor Stranas PK periode 2023–2024 mencapai 98,29, yang merupakan angka tertinggi secara nasional. (*)
