SEMARANG, ReaksiNasional.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu strategi menjaga ketahanan ekonomi daerah di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah. Penguatan tersebut dilakukan melalui pemudahan akses permodalan, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, hingga perluasan pasar.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, UMKM merupakan salah satu penopang utama perekonomian Jawa Tengah yang harus terus diperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk gejolak nilai tukar dan kenaikan harga bahan baku. Menurutnya, pelaku UMKM tidak hanya perlu didorong agar mampu bertahan, tetapi juga naik kelas.
“UMKM di tempat kita harus naik kelas, dari UMKM mikro menjadi kecil, kemudian menengah, dan lain sebagainya,” kata Luthfi usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, Senin (8/6/2026).
Luthfi menjelaskan, Jawa Tengah memiliki banyak pelaku UMKM yang menjadi kekuatan besar dalam menjaga pergerakan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah terus menyiapkan berbagai program pembinaan agar pelaku usaha memiliki daya tahan dan daya saing yang lebih kuat.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Jateng adalah memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah. Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan mampu membantu pelaku usaha menjaga produksi, mengembangkan usaha, serta menghadapi tekanan biaya akibat dinamika ekonomi.
“Kemudian harus kita guide dengan cara memberi kemudahan akses modal. Permodalannya KUR 6 persen kita berikan kepada mereka,” ujarnya.
Selain dukungan permodalan, Pemprov Jateng juga memperkuat pendampingan usaha agar produk UMKM semakin kompetitif. Pendampingan tersebut mencakup peningkatan kualitas kemasan produk, penguatan strategi pemasaran, hingga pembukaan akses terhadap peluang ekspor.
“Kemudian akses pembimbingan terkait dengan packaging-nya, termasuk nanti eksportirnya, kemudian pemasarannya, dan lain sebagainya,” kata Luthfi.
Ia menegaskan, UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Tengah. Oleh sebab itu, pembinaan dan penguatan kapasitas pelaku usaha akan terus dilakukan agar sektor tersebut tetap tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi global maupun tekanan nilai tukar.
“Sehingga UMKM merupakan backbone-nya ekonomi Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi andalan kita untuk selalu kita bina,” ujarnya.
Terkait dampak pelemahan rupiah terhadap biaya produksi dan bahan baku, Luthfi menilai diperlukan kerja sama lintas sektor untuk menjaga ketahanan UMKM. Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan ekonomi tersebut.
Ia menyebut sinergi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan dunia usaha menjadi kunci untuk memastikan UMKM tetap mampu berkembang dan berdaya saing. Kolaborasi tersebut dibutuhkan agar solusi yang diberikan kepada pelaku usaha dapat lebih menyeluruh, mulai dari pembiayaan, pendampingan, hingga akses pasar.
“Satu sisi memang kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus gandeng BI, kemudian OJK, kemudian bidang usaha, kemudian bank di tempat kita. Jadi bersama-sama untuk bisa menyelesaikan,” tandasnya.
