BOYOLALI, ReaksiNasional.com – Jawa Tengah resmi mentas dari status desa sangat tertinggal pada 2025 di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini memacu penguatan Desa Mandiri dan Desa Maju sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa.
Ahmad Luthfi menegaskan, seluruh kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah, termasuk desa sebagai ujung tombak pembangunan. Berdasarkan capaian indeks desa tahun 2025, Jawa Tengah sudah tidak lagi memiliki desa dengan kategori sangat tertinggal. Adapun desa mandiri tercatat sekitar 28,27 persen, desa maju sebanyak 3.921 desa atau 50,2 persen, serta 1.666 desa masuk kategori desa berkembang.
Ia menyampaikan capaian tersebut usai menghadiri peringatan Hari Desa Nasional 2026 di Lapangan Kawasan Kebun Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kamis (15/1/2026). Dari total 7.810 desa di Jawa Tengah, hampir 78 persen telah masuk kategori mandiri, maju, dan berkembang, sementara hanya tersisa 15 desa tertinggal yang menjadi prioritas intervensi pemerintah provinsi agar segera naik kelas.
Secara umum, Ahmad Luthfi memaparkan bahwa Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, yakni sekitar 7.810 desa yang tersebar di 29 kabupaten dan kota. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus berkomitmen menjalankan pembangunan desa secara berkelanjutan, sejalan dengan peran desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah dan nasional.
Sejumlah program pembangunan desa yang dijalankan Pemprov Jateng telah menunjukkan progres signifikan. Saat ini tercatat terdapat 154 kawasan perdesaan yang mencakup enam sektor utama, meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, dan peternakan. Selain itu, Jawa Tengah memiliki 2.331 Desa Mandiri Energi yang terdiri dari desa mandiri energi inisiatif, berkembang, dan mapan, serta 899 desa dan kampung wisata dengan berbagai tahapan pengembangan.
Program-program tersebut diperkuat melalui kebijakan Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Binaan atau Dampingan yang sekaligus diarahkan sebagai strategi penanggulangan kemiskinan. Pada 2025 tercatat sebanyak 76 desa menjadi desa dampingan dari 49 OPD Provinsi Jawa Tengah. Sementara pada periode 2019–2025, total desa dampingan mencapai 452 desa dengan dukungan anggaran sekitar Rp112,5 miliar yang bersumber dari kolaborasi APBN, APBD, Dana Desa, dan CSR.
Ahmad Luthfi juga menyoroti peran usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu nadi perekonomian Jawa Tengah. Saat ini jumlah UMKM di Jawa Tengah mencapai sekitar 4,2 juta unit usaha, dengan sekitar 3 juta di antaranya berada di wilayah pedesaan. Sejumlah UMKM tersebut bahkan telah berkembang menjadi Desa Ekspor, yakni desa yang memiliki usaha skala menengah dengan kualifikasi ekspor dan berorientasi pada pasar internasional.
Menurutnya, potensi tersebut perlu terus dikembangkan melalui penguatan peran dinas koperasi dan UMKM, khususnya dalam memberikan pendampingan bagi UMKM menengah yang telah memiliki kualifikasi ekspor melalui kerja sama dengan Kementerian Perdagangan. Puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 di Boyolali pun dinilai menjadi momentum strategis untuk mendongkrak kinerja UMKM serta memperkuat ekonomi mikro di Jawa Tengah.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa desa merupakan subjek pembangunan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Hari Desa Nasional menjadi momentum penting untuk menyatukan energi dalam membangkitkan dan menumbuhkan ekonomi desa sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Ia menekankan bahwa membangun desa sejatinya adalah membangun Indonesia, sehingga penguatan desa harus menjadi landasan utama dalam pembangunan nasional ke depan. (*)
