SEMARANG, reaksinasional.com – Gerbong baru penggerak pariwisata di Jawa Tengah resmi terbentuk. Badan Koordinasi Wilayah (BKP) Himpunan Penggerak Wisata Indonesia (HPWI) Jawa Tengah berkomitmen untuk tidak sekadar mempromosikan keindahan visual destinasi, melainkan memastikan sektor pariwisata benar-benar hidup dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat luas.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Niken Mayasari usai prosesi pengukuhan dirinya sebagai Ketua BKP HPWI Jateng beserta jajaran pengurus lainnya di Semarang, pada Rabu (10/12/2025). Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Badan Koordinasi Nasional (BKN) HPWI, Eva Monalisa.
Dalam sambutannya, Niken menyebut momentum ini sebagai titik awal perubahan arah pariwisata Jateng yang lebih terstruktur dan inklusif. Ia tidak ingin potensi wisata lokal hanya sekadar ada atau terlihat di permukaan, tetapi harus dikelola secara profesional agar manfaatnya dirasakan langsung oleh warga sekitar. Ini adalah amanah besar untuk mengoptimalkan potensi berbasis kearifan lokal.
Struktur kepengurusan BKP HPWI Jateng kali ini juga diperkuat oleh sejumlah tokoh strategis dalam jajaran Dewan Pengawas. Di antaranya adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah, serta tokoh-tokoh lain seperti Tazkiyatul Mutmainnah, Nur Saadah, Siti Rosidah, Muhaimin, dan Nikmatul Azizah.
Dewan Pengawas BKP HPWI Jateng, Sarif Abdillah, menyoroti kekayaan alam Jawa Tengah yang melimpah namun masih menghadapi berbagai tantangan. Pria yang akrab disapa Kakung ini mengingatkan agar pengembangan wisata tidak terjebak pada tren sesaat atau wisata musiman, melainkan harus memiliki manajemen yang kuat dan berkelanjutan.
Sarif menekankan bahwa memajukan pariwisata bukan tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Secara spesifik, ia mengaitkan pengembangan wisata dengan arah kebijakan provinsi tahun 2026 yang berfokus pada ketahanan pangan. Menurutnya, ini adalah peluang emas untuk mendorong konsep wisata agro yang selaras dengan program pemerintah.
Pandangan senada disampaikan oleh Dewan Pengawas BKN HPWI, Siti Mukaromah. Ia merujuk pada revisi Undang-Undang Kepariwisataan yang menitikberatkan pada konsep ekosistem. Pariwisata tidak bisa berdiri sendiri hanya soal destinasi, tetapi mencakup elemen pendukung seperti UMKM, suvenir, hingga kuliner. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menjadikan pariwisata sebagai tulang punggung kekuatan ekonomi nasional.
Sebelum acara puncak pengukuhan, kegiatan diawali dengan diskusi interaktif bersama Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf). Diskusi tersebut mengupas tema menarik mengenai “Peluang dan Tantangan Sinergi Gim dan AI dalam Ekonomi Kreatif”, yang menjadi wawasan baru bagi para pelaku wisata di era digital. (*)
