PELALAWAN, reaksinasional.com – Upaya penyelamatan salah satu hutan konservasi paling vital di Pulau Sumatera akhirnya memasuki babak baru yang lebih humanis. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni secara resmi memulai proses relokasi warga Tesso Nilo yang selama ini bermukim dan berkebun di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Provinsi Riau. Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari komitmen besar pemerintah dalam menata ulang kawasan hutan dan memulihkan ekosistem yang sempat terdegradasi akibat perambahan, tanpa mengesampingkan hak hidup masyarakat.
Kegiatan bersejarah ini dipusatkan di Desa Bagan Limau, Kabupaten Pelalawan, pada Sabtu (20/12/2025). Dalam arahannya, Raja Juli Antoni menekankan bahwa relokasi warga Tesso Nilo ini bukanlah bentuk pengusiran atau tindakan represif negara terhadap rakyatnya. Sebaliknya, ini adalah jalan tengah atau win-win solution yang dirancang melalui proses dialog panjang dan persuasif. Ia mengapresiasi kebesaran hati warga Desa Bagan Limau yang bersedia pindah secara sukarela demi kepentingan ekologis yang lebih besar.
“Hari ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, terutama kepada masyarakat Desa Bagan Limau. Bapak dan Ibu adalah uswah hasanah atau teladan yang baik. Ini membuktikan bahwa dialog bisa menjadi jalan rekonsiliasi. Ini bukan hari permusuhan karena adanya pemindahan, tapi justru hari bahagia karena Bapak Ibu mendapatkan kepastian hukum untuk mengelola kebun sawit baru di luar kawasan Taman Nasional,” ujar Menhut dengan nada optimistis.
Pemerintah menyadari bahwa relokasi warga Tesso Nilo harus dibarengi dengan jaminan kesejahteraan. Oleh karena itu, skema yang ditawarkan bukan sekadar memindahkan orang, melainkan memberikan lahan pengganti yang legal. Menhut menjelaskan, pada tahap awal, masyarakat diberikan Surat Keputusan (SK) Hutan Kemasyarakatan agar proses legalitas berjalan cepat. Ke depannya, status ini akan ditingkatkan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di bawah kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sehingga warga memegang sertifikat hak milik yang sah.
Berdasarkan data teknis di lapangan, sedikitnya terdapat 228 Kepala Keluarga (KK) yang masuk dalam gelombang pertama relokasi ini, dengan total luasan lahan garapan mencapai 635,83 hektare. Program ini menyasar penataan kawasan seluas total 2.569 hektare di wilayah Desa Bagan Limau. Sebagai ganti untung, pemerintah telah menyiapkan lahan kompensasi yang tak kalah produktif, yakni area eks PT PSJ di Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan seluas 234,51 hektare, serta kawasan eks PTPN di Desa Batu Rizal, Indragiri Hulu, dan Desa Pesikaian, Kuantan Singingi, dengan total luas 647,61 hektare.
Secara rinci, penerima SK Hijau di kawasan eks PT PSJ terdiri dari Kelompok Tani Hutan (KTH) Gondai Prima Sejahtera sebanyak 47 KK. Sementara itu, di kawasan eks PTPN, penerima manfaat meliputi KTH Mitra Jaya Lestari sebanyak 109 KK dan KTH Mitra Jaya Mandiri sebanyak 72 KK.
“Kita akan jadikan TORA, sehingga Bapak Ibu punya sertifikat yang akan dipastikan pemberiannya oleh Wakil Menteri ATR/BPN yang turut hadir hari ini. Harapannya, Taman Nasional kita kembali menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi Gajah Domang dan satwa liar lainnya, namun di saat yang sama masyarakat juga tenang karena punya kepastian hukum berusaha,” sambung Raja Antoni.
Sebagai simbol dimulainya pemulihan fungsi hutan pasca relokasi warga Tesso Nilo, Menteri Kehutanan melakukan penumbangan pohon kelapa sawit secara simbolis. Aksi ini dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon Kulim, spesies kayu keras asli hutan hujan tropis. Menhut menegaskan, pemusnahan sawit ini bukan berarti memusuhi komoditas tersebut, melainkan mengembalikan marwah Taman Nasional sebagai area konservasi murni.
Komitmen restorasi ini juga didukung dengan alokasi bibit tanaman hutan yang masif. Kementerian Kehutanan telah menyiapkan sekitar 74 ribu bibit pohon untuk menghijaukan kembali kawasan yang ditinggalkan warga. Jenis tanaman yang disiapkan meliputi 30 ribu batang Mahoni, 15 ribu batang Trembesi, 15 ribu batang Sengon, 9 ribu batang Jengkol, dan 5 ribu batang Kaliandra.
Agenda penting ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi lintas instansi, antara lain Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Pangdam XIX Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Kajati Riau Sutikno, serta Wakil Menteri ATR Ossy Dermawan. Kehadiran para pejabat ini menegaskan dukungan penuh seluruh elemen negara terhadap penyelesaian konflik agraria dan pemulihan lingkungan di Riau. (*)
