JAKARTA, reaksinasional.com – Organisasi kemanusiaan terbesar di Indonesia, Palang Merah Indonesia (PMI), melakukan langkah strategis dalam menyongsong tantangan kedaruratan di masa depan. Dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PMI Tahun 2025 yang digelar di Markas Pusat PMI, Jakarta, pada Senin (22/12/2025), penerapan Self Asesmen PMI atau penilaian mandiri ditetapkan sebagai fondasi utama untuk memperkuat kesiapsiagaan organisasi. Langkah ini dipandang sangat krusial untuk memetakan kapasitas sumber daya serta tingkat risiko bencana secara spesifik di setiap wilayah di seluruh Indonesia.
Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, dalam arahannya menegaskan bahwa kesiapan PMI di tingkat daerah tidak boleh hanya bersifat reaktif, melainkan harus berbasis data yang akurat. Ia menjadikan rentetan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra belakangan ini sebagai pengingat keras bahwa risiko bencana akan selalu mengintai dan berulang. Melalui Self Asesmen PMI, setiap pengurus di daerah diinstruksikan untuk benar-benar mengenali karakteristik risiko wilayahnya masing-masing agar dapat merespons dengan cepat dan tepat sasaran saat krisis terjadi.
“Bencana yang terjadi di Sumatra adalah bukti nyata bahwa risiko tidak pernah hilang. Karena itu, melalui mekanisme Self Asesmen PMI, setiap daerah harus menyiapkan diri sejak dini. Kita harus memahami apa yang kita miliki dan apa yang kita hadapi,” ujar Jusuf Kalla dalam Mukernas yang mengusung tema “Memperkuat Kinerja, Meneguhkan Pengabdian” tersebut. Ia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para relawan yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kemanusiaan di lapangan.
Dalam pemaparan teknis hasil Self Asesmen PMI secara nasional, terungkap data penting mengenai kekuatan personil organisasi. Saat ini, PMI didukung oleh 8.710 personel yang terdiri dari jajaran pengurus dan staf di seluruh tingkatan. Namun, penilaian mandiri ini juga mengungkap sejumlah tantangan serius yang perlu segera diintervensi, salah satunya adalah penurunan partisipasi aktif pada tingkat Palang Merah Remaja (PMR). Data menunjukkan bahwa jumlah Pembina PMR secara nasional baru menyentuh angka 14 persen, sebuah kondisi yang cukup mengkhawatirkan mengingat PMR merupakan kader awal bagi keberlanjutan gerakan kerelawanan di masa depan.
Sekretaris Jenderal PMI, A.M. Fachir, dalam penyampaian navigasi organisasi menuju tahun 2026, menekankan kembali delapan mandat utama PMI yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Mandat tersebut mencakup bantuan penanganan bencana, pelayanan darah, hingga pembinaan relawan. Fachir menyoroti rekam jejak PMI dalam berbagai bencana besar sejarah bangsa, dan mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks dengan adanya ancaman megathrust, krisis iklim yang ekstrem, serta potensi penyakit menular atau zoonosis.
“Self Asesmen PMI menjadi sangat penting agar kita tidak terjebak dalam perbedaan data antara apa yang disampaikan ke publik dengan kondisi nyata di markas. Kita perlu integrasi data yang akurat mengenai logistik, SDM, dan kapasitas organisasi agar perencanaan kita untuk menghadapi risiko besar ke depan menjadi lebih presisi,” jelas Fachir.
Menuju tahun 2026, PMI telah menetapkan lima prioritas strategis. Pertama, penguatan kepemimpinan di setiap jenjang daerah; kedua, penerapan manajemen organisasi yang profesional dan akuntabel; ketiga, pemerataan serta peningkatan kompetensi SDM; keempat, penguatan fasilitas serta logistik; dan kelima, peningkatan sinergi dengan mitra serta keterlibatan masyarakat luas.
Sebagai target jangka pendek, penanganan dampak bencana di Sumatra tetap menjadi prioritas utama PMI dalam setahun ke depan. Fokus kerja dalam dua bulan pertama tahun 2026 adalah percepatan pembersihan wilayah terdampak guna memastikan masyarakat dapat kembali ke rumah dengan layak. PMI menargetkan proses pemulihan sosial dan fisik di wilayah-wilayah terdampak Sumatra dapat tuntas sebelum hari raya Idul Fitri 2026 mendatang. (*)
