SEMARANG, ReaksiNasional.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menerapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang ditandai dengan penggabungan sejumlah dinas strategis guna mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menyelaraskan struktur birokrasi daerah dengan visi dan misi pemerintah pusat sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penataan organisasi dilakukan sebagai langkah akselerasi program prioritas daerah. Salah satu contohnya adalah penggabungan urusan pertanian dengan peternakan agar pelaksanaan kebijakan lebih terintegrasi dan sejalan dengan nomenklatur di tingkat nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi usai melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 1.049 pejabat aparatur sipil negara di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (15/1/2026). Pelantikan tersebut mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang sekaligus menjadi bagian dari penerapan SOTK baru di lingkungan Pemprov Jateng.
Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 46 orang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yang terdiri atas 37 pejabat yang dikukuhkan kembali dan sembilan pejabat hasil rekomendasi Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, sebanyak 380 pejabat dilantik sebagai Pejabat Administrator dan 623 pejabat sebagai Pejabat Pengawas.
Penataan SOTK mencakup penggabungan sejumlah urusan strategis, pembentukan perangkat daerah baru, serta penguatan fungsi organisasi, khususnya pada sektor-sektor yang menjadi penopang utama pembangunan. Salah satu perubahan utama adalah pembentukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang mengintegrasikan tiga urusan dalam satu perangkat daerah untuk memperkuat pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Pemprov Jawa Tengah juga menggabungkan urusan pertanian, peternakan, dan perkebunan ke dalam Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai upaya meningkatkan sinergi kebijakan di sektor pangan dan agribisnis. Di sisi lain, penguatan sektor infrastruktur dilakukan melalui konsolidasi fungsi pekerjaan umum dan penataan ruang dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Penataan organisasi turut berdampak pada sejumlah dinas strategis lainnya, termasuk Dinas Pendidikan serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yang diharapkan mampu beradaptasi dengan struktur baru untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pengaturan kebutuhan kantor dinas juga telah disesuaikan dengan struktur organisasi yang baru diterapkan.
Gubernur berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi dengan perubahan tersebut serta bekerja dengan integritas dan profesionalisme. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik secara administratif maupun operasional, harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Selain itu, Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya kolaborasi antarpemangku jabatan guna menciptakan birokrasi yang solid, efektif, dan berbasis kerja tim. Menurutnya, sinergi antardinas dan antarpersonel menjadi kunci keberhasilan penerapan SOTK baru dalam mendukung percepatan pembangunan Jawa Tengah. (*)
