TARAKAN, ReaksiNasional.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas melalui Kick-Off Pemutakhiran Data dan Kartu Layanan Penyandang Disabilitas Kaltara yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Tarakan, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Robby Yuridi Hatman.
Dalam sambutannya, Robby menegaskan bahwa akurasi data menjadi faktor penting dalam merancang kebijakan dan layanan yang tepat sasaran bagi penyandang disabilitas.
Menurutnya, proses pendataan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memetakan jenis disabilitas, tingkat hambatan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Penyandang disabilitas bukan objek pembangunan, tetapi bagian penting yang memiliki hak dan potensi yang sama dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath bersama Counsellor Governance and Human Development Joanna O’Shea melalui program SKALA yang mendukung penguatan layanan dasar inklusif di daerah.
Dalam pelaksanaannya, proses pendataan dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi SIJOSKU dengan mekanisme pelayanan empat tahapan, mulai dari registrasi, skrining medis dan fungsional, pemutakhiran data kependudukan, hingga penerbitan kartu layanan penyandang disabilitas.
Robby menjelaskan, pembekalan terhadap petugas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas teknis sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelayanan yang diberikan berjalan optimal.
“Koordinasi yang baik penting agar pelayanan benar-benar terintegrasi dan tepat sasaran,” katanya.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi tahap uji coba lapangan untuk mengidentifikasi berbagai kendala teknis sebelum diterapkan secara luas di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Utara.
Program ini melibatkan sejumlah perangkat daerah, seperti Bapperida, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, serta dukungan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Kalimantan Utara dalam proses penilaian disabilitas secara profesional.
Sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah, kegiatan tersebut juga diakhiri dengan penyerahan Kartu Layanan Penyandang Disabilitas secara simbolis guna membuka akses layanan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas di Kalimantan Utara.
