GROBOGAN, ReaksiNasional.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota di wilayah Kedungsepur menyamakan persepsi untuk mendukung arah pembangunan tahun 2027 dengan tema “Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”. Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rembug Pembangunan di Pendopo Kabupaten Grobogan, Jumat (29/5/2026).
Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno yang mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. Sejumlah kepala daerah di wilayah Kedungsepur juga hadir, meliputi Kabupaten Kendal, Demak, Semarang, Kota Semarang, Salatiga, dan Kabupaten Grobogan.
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan, Kabupaten Kendal telah menetapkan kebijakan Kendal Cekatan pada 2027 dan siap menyinkronkan program prioritas daerah dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, sejumlah program prioritas Kendal tahun 2027 disiapkan untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan yang menjadi tema pembangunan provinsi.
Sementara itu, Bupati Demak Eisti’anah menyatakan, Pemerintah Kabupaten Demak akan terus mendukung dan menyukseskan target Pemprov Jateng dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pelatihan bagi 15 konten kreator. Pelatihan serupa bahkan telah dilakukan pada tahun ini dengan melibatkan 12 peserta.
“Kabupaten Demak juga siap mendukung penetapan lima usaha pariwisata ramah muslim di lima tempat. Target selanjutnya yaitu menetapkan produk yang tersertifikasi halal,” ujar Eisti’anah.
Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyampaikan, Kabupaten Semarang mengembangkan pariwisata yang mengakomodasi kawasan Borobudur, Solo, Kopeng, dan Rawapening. Untuk mendukung wisata ramah muslim, Pemkab Semarang juga telah mempersiapkan empat Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang bersertifikat halal.
Wali Kota Salatiga Robby Hernawan yang diwakili Sekda Kota Salatiga Muthoin menyampaikan, tema pembangunan Kota Salatiga tahun 2027 adalah pengembangan pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif yang didukung sumber daya manusia unggul. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot Salatiga telah menyerahkan lahan sekitar 17.000 meter persegi yang digunakan untuk exit tol Taman Sari atau yang dikenal dengan Patimura.
“Harapan kami menjadi suatu kawasan pertumbuhan untuk pariwisata dan perdagangan di kawasan tersebut,” ujarnya.
Muthoin menambahkan, Salatiga juga dikenal sebagai kota toleran yang banyak dikunjungi tamu dari mancanegara untuk belajar tentang toleransi. Pemkot Salatiga berkomitmen mengembangkan wajah kota, budaya, serta paket pariwisata. Selain itu, pihaknya juga mengembangkan Jarkom Mabar atau Jaringan Komunitas Mahasiswa dan Anak Muda Berwirausaha.
Sebagai tuan rumah, Bupati Grobogan Setyo Hadi menyampaikan kesiapan daerahnya mendukung tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2027. Meski masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah dalam pembangunan, Pemkab Grobogan siap berkolaborasi mewujudkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengapresiasi dukungan pemerintah daerah di wilayah Kedungsepur. Ia menekankan pentingnya penyamaan persepsi, tidak hanya dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi syariah, tetapi juga dalam menangani persoalan lingkungan sebagai bagian dari prinsip pariwisata berkelanjutan.
Sumarno menjelaskan, Rembug Pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut dari Musrenbang yang telah dilaksanakan sebelumnya. Usulan dari kabupaten/kota telah masuk melalui aplikasi, sehingga forum tersebut menjadi ruang untuk menyamakan langkah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program tahun 2027.
“Hari ini kita menyamakan persepsi apa yang akan kita lakukan di tahun 2027,” jelasnya.
Menurut Sumarno, pembahasan pariwisata berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari persoalan lingkungan. Salah satu permasalahan yang perlu dicarikan solusi bersama adalah kerusakan lingkungan, terutama yang berdampak pada banjir di wilayah hulu dan hilir.
“Ini kita sudah kumpul dari teman-teman yang ada di Pantura dan juga ada yang di tengah seperti Kabupaten Semarang, Kendal, daerah-daerah tangkapan. Kami berharap dengan diskusi ini akan menjadi penyamaan persepsi. Bagaimana nanti langkah yang akan dilakukan di daerah hulu, di daerah hilir seperti apa sehingga kondisi lingkungan kita ini bisa dijaga dengan baik,” kata Sumarno.
Ia juga mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk melibatkan tokoh agama dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Menurutnya, merusak lingkungan dan membuang sampah sembarangan harus dipandang sebagai perbuatan yang merugikan orang lain.
“Hari ini saya minta tolong ke teman-teman dari kabupaten/kota agar meminta tokoh-tokoh agama, dan bersama-sama memunculkan kepedulian kepada lingkungan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sumarno turut mengapresiasi daerah yang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi, terutama Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak. Kabupaten Kendal bahkan disebut mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Tengah dengan angka 7,99 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah ini bukan provinsi sendiri karena provinsi adalah agregat dari teman-teman kabupaten kota. Jadi kami terima kasih sekali dan itulah bentuk dari kita kumpul seperti ini adalah bagaimana kita menyamakan persepsi, berkolaborasi supaya capaian-capaian kinerja utama itu bisa sama-sama akseleratif. Karena akseleratifnya kabupaten kota itu adalah akseleratifnya juga provinsi,” pungkasnya.
