JAKARTA, ReaksiNasional.com – Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Hal ini disampaikan menyusul dinamika situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang terus berkembang dan menjadi perhatian serius pemerintah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran pemerintah untuk memastikan keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji.
“Perintah Presiden sangat jelas, yaitu memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Keselamatan jemaah haji harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah yang kita ambil,” ujar Dahnil dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau secara intensif perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah yang dinilai sangat dinamis. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan secara matang dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Menurut Dahnil, pemerintah diminta menyiapkan berbagai skenario serta langkah mitigasi risiko guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi pelaksanaan ibadah haji.
“Situasi di Timur Tengah saat ini sangat dinamis dan tentu menjadi salah satu pertimbangan penting. Karena itu, kami diminta untuk menyiapkan berbagai skenario secara seksama dan memastikan seluruh langkah mitigasi risiko telah dipersiapkan dengan baik,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh skenario yang disiapkan pemerintah nantinya akan dibahas secara komprehensif bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan.
“Kami sedang menyiapkan berbagai skenario dan langkah mitigasi risiko secara komprehensif. Semua skenario harus disiapkan dengan cermat agar pemerintah memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan. Skenario akan kami siapkan secara matang dan akan dibahas bersama dengan DPR,” kata Dahnil.
Sementara itu, terkait pelaksanaan ibadah umrah, Kementerian Haji dan Umrah sejalan dengan Kementerian Luar Negeri yang mengimbau masyarakat Indonesia untuk menunda keberangkatan umrah dalam waktu dekat hingga kondisi di kawasan Timur Tengah dinilai lebih kondusif.
“Untuk jemaah umrah, mengikuti saran dari Kementerian Luar Negeri, kami mengimbau masyarakat yang berencana berangkat umrah dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga situasi lebih kondusif,” ujarnya.
Dengan pendekatan yang berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor keamanan, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tetap dapat berjalan dengan aman, tertib, serta memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia.
