SEMARANG, ReaksiNasional.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat distribusi bahan pokok antardaerah untuk menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan dengan mempertemukan ratusan produsen dan pembeli atau offtaker, serta memperluas kerja sama antardaerah guna memastikan pasokan beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, dan komoditas strategis lainnya tetap aman.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, penguatan distribusi pangan antardaerah menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Pemerintah, kata dia, mendorong kerja sama antardaerah (KAD) sekaligus mempertemukan produsen dengan offtaker agar pasokan bahan pokok penting tetap tersedia dan terjangkau.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Temu Bisnis Kerja Sama Antardaerah Intra Provinsi Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (10/6/2026). Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah itu diikuti ratusan produsen dan offtaker komoditas pangan strategis, seperti beras, cabai, bawang merah, jagung, telur, hingga minyak goreng.
“Prinsip rakor ini agar terjadi kerja sama di antara para bupati, produsen, dan offtaker, sehingga ketersediaan serta keterjangkauan bahan pokok penting bagi masyarakat tetap terjaga. Output akhirnya adalah inflasi Jawa Tengah tetap terkendali,” kata Luthfi.
Menurut Luthfi, kondisi inflasi Jawa Tengah saat ini berada dalam kondisi baik. Meski demikian, capaian tersebut harus terus dijaga di tengah berbagai tantangan, mulai dari tekanan fiskal hingga dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok dan harga pangan.
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, lanjut Luthfi, Jawa Tengah harus memastikan kebutuhan masyarakat daerah terpenuhi terlebih dahulu sebelum memasok kebutuhan ke wilayah lain. Karena itu, distribusi pangan antarkabupaten/kota perlu diperkuat melalui skema aglomerasi dan kerja sama antardaerah.
“Perlu ada sinergi pemerintah daerah, stakeholder, produsen, dan offtaker. BUMD juga harus mengambil peran lebih besar untuk memperkuat distribusi pangan di daerah,” ujarnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, M. Nur Nugroho, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Menurutnya, salah satu tantangan utama pengendalian inflasi adalah efisiensi distribusi.
Nur Nugroho menjelaskan, pertemuan antara produsen dan offtaker menjadi langkah strategis untuk memperpendek rantai distribusi sekaligus memperluas akses pasar bagi hasil produksi petani dan pelaku usaha pangan. Dengan demikian, kerja sama perdagangan yang terbentuk diharapkan saling menguntungkan serta berdampak pada stabilitas harga di tingkat konsumen.
“Yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari efisiensi distribusi. Kita pertemukan para produsen bahan pangan pokok dengan para offtaker agar tercipta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan,” katanya.
Dalam forum tersebut, tercatat 99 offtaker dan 111 produsen dari 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah terlibat dalam penjajakan kerja sama perdagangan komoditas pangan. Dari sisi permintaan, komoditas yang paling banyak diminati adalah beras dengan 30 peminat, disusul cabai 25 peminat, minyak goreng 24 peminat, bawang merah 13 peminat, jagung empat peminat, dan telur tiga peminat.
Sementara dari sisi pasokan, komoditas cabai didukung 33 produsen, beras 28 produsen, jagung 25 produsen, bawang merah 20 produsen, telur ayam empat produsen, serta minyak goreng dua produsen. Sejumlah daerah juga mencatat potensi kerja sama yang cukup tinggi, seperti Kabupaten Klaten dan Kota Semarang yang masing-masing memiliki 11 potensi kerja sama dari sisi kebutuhan.
Daerah lain yang memiliki potensi kebutuhan cukup besar yakni Banjarnegara, Banyumas, Kendal, dan Wonosobo, masing-masing dengan tujuh potensi kerja sama. Sementara dari sisi produsen, Kabupaten Demak dan Grobogan menjadi daerah dengan potensi pasokan terbesar melalui sembilan peluang kerja sama. Adapun Kabupaten Batang dan Brebes masing-masing memiliki tujuh potensi kerja sama.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan sejumlah kesepakatan kerja sama perdagangan pangan. Di antaranya kerja sama komoditas beras antara BUMP PT Kalingga Makmur Sejahtera Kabupaten Jepara dan Gapoktan Karya Manunggal Kabupaten Rembang. Selain itu, terdapat kerja sama antarpemerintah daerah Banyumas Raya untuk komoditas cabai, beras, jagung, bawang merah, dan minyak goreng.
Melalui kerja sama yang semakin kuat antara daerah, produsen, dan pelaku distribusi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap stabilitas harga pangan tetap terjaga, pasokan lebih merata, dan inflasi daerah dapat terus dikendalikan.
