JOMBANG, ReaksiNasional.com – Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan perhatian serius terhadap momentum Hari Raya Nyepi yang waktunya berdekatan dengan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Pemerintah daerah menekankan pentingnya menjaga toleransi serta memperkuat harmoni antarumat beragama di tengah beririsan waktu dua hari raya tersebut.
Wakil Bupati Jombang Salmanudin menyampaikan hal itu saat memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda, Forkopimcam, serta tokoh masyarakat lintas agama di Ruang Bung Tomo, Kantor Pemkab Jombang, Kamis (12/3/2026). Rapat tersebut digelar untuk mematangkan strategi menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat selama periode perayaan keagamaan.
“Kegiatan ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah. Mengingat Idulfitri 1447 H berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, sebagaimana arahan Bapak Bupati menekankan pentingnya menjaga harmoni dan toleransi,” kata Salmanudin, yang akrab disapa Gus Salman, mewakili Bupati Jombang Warsubi.
Ia menegaskan bahwa seluruh umat beragama di Kabupaten Jombang harus dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan saling menghormati satu sama lain.
“Kita harus memastikan seluruh umat beragama di Jombang dapat beribadah dengan khusyuk dan saling menghormati,” lanjutnya.
Dalam aspek pengamanan, Pemkab Jombang menekankan pentingnya sinergi antara berbagai unsur, mulai dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI-Polri, hingga relawan seperti Banser dan Senkom. Pengamanan akan difokuskan pada sejumlah titik rawan kemacetan, terutama di kawasan Mojoagung dan Bandarkedungmulyo.
Selain pengaturan lalu lintas, Pos Pelayanan (Posyan) yang disiapkan juga akan menyediakan layanan tambahan bagi masyarakat, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, bengkel darurat, serta informasi jalur alternatif bagi para pemudik.
“Pos pelayanan tidak hanya untuk pengaturan lalu lintas, tetapi juga menyediakan layanan kesehatan gratis, bengkel darurat, dan informasi jalur alternatif bagi pemudik,” jelasnya.
Terkait pelaksanaan malam takbiran, Pemkab Jombang mengimbau masyarakat untuk merayakannya secara khidmat di masjid atau musala. Pemerintah daerah juga melarang penggunaan sound horeg di kendaraan serta takbir keliling menggunakan sepeda motor di jalur protokol guna menjaga ketertiban umum.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menginstruksikan Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan pemantauan intensif di pasar tradisional seperti Pasar Pon dan Pasar Citra Niaga serta gudang Bulog.
Pengawasan difokuskan pada ketersediaan bahan pokok penting seperti beras SPHP, minyak goreng Minyakita, dan gula agar tetap tersedia dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Salmanudin memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok maupun bahan bakar minyak di Kabupaten Jombang dalam kondisi aman hingga pasca-Lebaran. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan yang dapat memicu ketidakstabilan harga.
“Sebagaimana disampaikan Kepala Bulog bahwa stok pangan di Jombang, mulai dari beras, minyak goreng, hingga gula, dalam kondisi aman dan mencukupi hingga pasca-Lebaran. Oleh karena itu saya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti kewajiban perusahaan untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja. Pemkab Jombang menegaskan bahwa pembayaran THR harus dilakukan secara penuh paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2026.
Melalui Dinas Ketenagakerjaan, Pemkab Jombang juga telah menyiagakan Posko Satgas Ketenagakerjaan untuk melayani konsultasi maupun pengaduan pekerja terkait pembayaran THR.
“Sesuai regulasi, THR wajib dibayar penuh dan paling lambat H-7. Melalui Disnaker telah menyiagakan Posko Satgas Ketenagakerjaan untuk memastikan hak-hak pekerja di Jombang terpenuhi tanpa kendala,” pungkasnya.
