BADUNG, ReaksiNasional.com – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menilai Indonesia memerlukan strategi pemerataan investasi pariwisata yang berkelanjutan di seluruh daerah. Hal itu disampaikan menyusul masih tingginya konsentrasi investasi pariwisata di sejumlah kawasan Bali, seperti Canggu, Seminyak, Uluwatu, dan Ubud.
Widiyanti menyampaikan, Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara, dengan hampir 7 juta kunjungan di antaranya terkonsentrasi di Bali. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia sebagai destinasi wisata sekaligus tujuan investasi.
“Angka ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia sebagai destinasi pariwisata sekaligus tujuan investasi, dan Bali tetap menjadi jantung pertumbuhan pariwisata nasional,” kata Widiyanti dalam Investor Roundtable 2026 di Piasan Nusa Dua Restaurant, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (29/5/2026).
Sebagai langkah konkret, Kementerian Pariwisata memprioritaskan pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan destinasi pariwisata regeneratif lainnya sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi pariwisata baru. Upaya tersebut diharapkan dapat membuka peluang investasi yang lebih merata di luar Bali.
“Indonesia bukan hanya Bali. Kita memiliki banyak destinasi unggulan dengan potensi pariwisata dan investasi yang sangat besar, yang masih menunggu untuk dikembangkan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,” ujarnya.
Widiyanti menegaskan, pemerataan investasi pariwisata juga sejalan dengan tren global yang semakin menitikberatkan pada prinsip keberlanjutan, wellness tourism, serta pengalaman wisata yang autentik dan bermakna. Karena itu, para investor diajak untuk melihat peluang di berbagai destinasi unggulan Indonesia di luar Bali.
Menurutnya, perluasan investasi ke destinasi baru penting untuk membangun industri pariwisata nasional yang lebih seimbang, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui forum Investor Roundtable tersebut, Kemenpar juga menyerap masukan dari investor, pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku usaha pariwisata terkait tantangan di lapangan serta dukungan yang dibutuhkan untuk memperkuat iklim investasi sektor pariwisata.
Masukan dari forum tersebut akan menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan investasi pariwisata yang lebih hijau, inklusif, kompetitif, dan merata pada masa mendatang. Selain itu, Widiyanti menyampaikan rencana pengembangan sistem verifikasi berbasis Application Programming Interface (API) untuk memastikan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital telah mengantongi Perizinan Berusaha. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola ekosistem usaha pariwisata sektor akomodasi, terutama di Bali.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani mengatakan, forum strategis tersebut mempertemukan unsur pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, asosiasi pariwisata, investor, serta pelaku usaha dalam ruang dialog yang terbuka dan konstruktif.
Menurut Rizki, forum itu menjadi sarana untuk memetakan dinamika industri terkini, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelaku usaha, sekaligus menggali peluang ekspansi investasi ke berbagai destinasi baru di Indonesia. Pengalaman dan masukan dari pelaku industri pariwisata di Bali dinilai memiliki nilai strategis sebagai referensi dalam pengembangan destinasi-destinasi prioritas nasional.
“Kami memandang masukan ini sangat berharga, tidak hanya untuk memperkuat ekosistem investasi pariwisata Bali, tetapi juga sebagai pembelajaran penting dalam pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Pariwisata Regeneratif lainnya,” ucap Rizki.
