Jakarta, 21 Oktober 2025 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan publik hari ini setelah mengumumkan rencana penangkapan besar-besaran terhadap mafia penyelundupan dan menampilkan jaket hitam bertuliskan “8 persen” yang mencuri perhatian media.
Operasi Anti-Mafia Sudah di Depan Mata
Dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengantongi nama-nama pelaku penyelundupan barang ilegal yang akan segera diproses secara hukum. “Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin. Yang banyak tekstil, baja, segala macem. Sudah ada nama-nama pemainnya, kan? Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses,” tegas Purbaya.
Mafia yang dimaksud terkait praktik penyelundupan tekstil, baja, dan berbagai barang lainnya, serta melakukan under invoicing atau menurunkan nilai barang impor dari harga sebenarnya. Meski demikian, Purbaya belum mengungkap besaran kerugian negara dan potensi pengembalian dana yang bisa disita dari operasi ini.
Pamer Jaket “8 Persen” di Hadapan Media
Momen menarik terjadi ketika Purbaya ditemui awak media di Kementerian Keuangan hari ini. Dengan senyum lebar, ia memamerkan jaket hitam berlogo “8 persen” sambil menunjukkan tulisan tersebut kepada wartawan.
Saat ditanya mengenai agenda, Purbaya menyatakan akan meninjau Lembaga Nasional Single Window (LNSW). “Untuk lihat kesiapan, saya belum tahu sistemnya seperti apa, saya pikir sudah seperti film-film. Saya lihat ujung langsung tahu ujung, lalu saya bandingin ketahuan semuanya. Rupanya belum terlalu lengkap di ujung sini sama ujung sana, realnya belum dilink ke LNSW,” ungkap Purbaya.
Tantangan Target Pajak dan Dana LPDP
Di sisi lain, Purbaya menghadapi tantangan berat dalam mencapai target penerimaan pajak tahun ini yang baru mencapai 62,4% dari target yang ditetapkan. Shortfall pajak ini diperkirakan akan membuat target tahun depan semakin sulit dicapai.
Terkait arahan Presiden Prabowo untuk menambah dana LPDP sebesar Rp 13 triliun dari hasil sitaan korupsi CPO, Purbaya menyatakan kesiapannya namun tidak bisa direalisasikan tahun ini. “Kalau tahun depan bisa, kalau sekarang enggak bisa,” kata Purbaya tanpa merinci alasan teknis penundaan tersebut.
Bersih-bersih Internal Kemenkeu
Paralel dengan operasi anti-mafia eksternal, Purbaya juga tengah melakukan pembersihan internal di Kemenkeu, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Layanan “Lapor Pak Purbaya” melalui WhatsApp 0822 4040 6600 terus menerima aduan masyarakat terkait oknum pegawai nakal.
Dalam konteks kasus jual beli jabatan di Bekasi yang disebut Purbaya hari ini, hal tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan integritas internal yang sedang dijalankan.
Dengan berbagai langkah tegas yang diambil, Purbaya menunjukkan komitmennya untuk memberantas kebocoran penerimaan negara sekaligus mengoptimalkan kinerja Kemenkeu di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.
