CILACAP, ReaksiNasional.com – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cilacap Tahun Anggaran 2025 menunjukkan sejumlah capaian positif, mulai dari pendapatan daerah yang melampaui target hingga penurunan angka kemiskinan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap, Selasa (31/3/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat didampingi Wakil Ketua DPRD Indah Mayasari, Suyatno, dan Sindi Syakir, serta dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Annisa Fabriana, dan jajaran kepala perangkat daerah.
Dalam pemaparannya, Ammy menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp3,85 triliun atau 100,13 persen dari target Rp3,84 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui target dengan realisasi Rp1,085 triliun atau 103,44 persen. Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp3,80 triliun atau 95,59 persen dari anggaran, dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp180,55 miliar.
Ia menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan agenda konstitusional tahunan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat.
Selain aspek keuangan, sejumlah indikator kinerja daerah juga menunjukkan tren positif. Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 86,24 atau 112 persen dari target, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berada di angka 74,59 dengan predikat BB, serta Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebesar 73,963 dengan kategori B.
Di sektor kesejahteraan, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,41 persen dari sebelumnya 10,68 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka juga menurun menjadi 7,4 persen dari 7,83 persen pada tahun 2024. Pemerintah daerah, kata Ammy, akan terus memperkuat upaya penurunan pengangguran melalui program seperti job fair, pelatihan berbasis kompetensi, hingga penguatan lembaga penempatan kerja.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap dengan migas tercatat sebesar 3,31 persen, sedangkan tanpa migas mencapai 6,33 persen atau melampaui target. Pertumbuhan tersebut didorong sektor akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, serta transportasi dan pergudangan. Sementara itu, inflasi daerah berada pada angka 2,79 persen dan masih dalam kondisi terkendali.
Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Cilacap juga berhasil meraih berbagai penghargaan, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
Ammy menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa berbagai kekurangan yang masih ada akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.
Rapat paripurna LKPJ ini menjadi bagian dari mekanisme evaluasi tahunan guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
