CILACAP, Reaksi Nasional – Imam Jauhari resmi menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cilacap. Ia dilantik langsung oleh Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, di Ruang Prasanda Rumah Dinas Bupati, Jumat (2/1/2026).
Imam Jauhari mengisi posisi yang sebelumnya diemban oleh Sujito, yang telah memasuki masa purna tugas pada Desember 2025.
Dalam sambutannya usai pelantikan, Bupati Syamsul Auliya Rachman menekankan pentingnya peran Bappeda tidak hanya dalam aspek perencanaan, tetapi juga dalam penguatan riset dan inovasi daerah. Ia berharap pejabat baru dapat memaksimalkan fungsi tersebut untuk kemajuan wilayah.
“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat. Yang sering dilupakan adalah di situ ada tupoksi riset dan inovasi daerah, harapannya apa yang sudah ada bisa dilanjutkan dan ditingkatkan,” ujar Syamsul.
Hadapi Tekanan Fiskal
Lebih lanjut, Syamsul menyoroti tantangan berat yang dihadapi pemerintah daerah di awal tahun ini, yakni tekanan fiskal yang cukup tinggi. Oleh karena itu, ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Bappeda, untuk proaktif mencari sumber pendanaan di luar APBD murni dan menarik investasi masuk ke Cilacap.
Bupati menegaskan akan menerapkan sistem reward and punishment (penghargaan dan sanksi) dalam penilaian kinerja birokrasi. Indikator utamanya adalah kemampuan OPD dalam membawa anggaran atau investor ke daerah.
“Insyaallah hal yang akan kita pegang adalah reward and punishment yang optimal. Salah satu OPD yang bisa membawa banyak anggaran atau investor ke Cilacap, itu bagian dari mereka yang memiliki nilai bagus. Itu akan kita dorong untuk memperoleh reward saat penataan birokrasi,” tegasnya.
Sebaliknya, Syamsul mengingatkan bahwa pimpinan OPD yang bekerja secara normatif tanpa terobosan hanya akan mendapatkan perhatian yang biasa saja dari pimpinan.
Menutup arahannya, Bupati meminta seluruh jajaran pejabat untuk segera bekerja cepat, termasuk menyusun perencanaan pembangunan hingga tahun 2027 dengan mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang ada.
