SEMARANG – Provinsi Jawa Tengah menutup tahun 2025 dengan kinerja sektor pangan yang positif. Produktivitas komoditas strategis berhasil melampaui target nasional, sekaligus menjadi fondasi kuat bagi provinsi ini untuk mewujudkan swasembada pangan pada 2026.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per Desember 2025, produksi padi tercatat mencapai 11.377.731 ton Gabah Kering Panen (GKP) atau setara 9.397.904 ton Gabah Kering Giling (GKG). Capaian ini menempatkan Jawa Tengah di posisi tiga besar kontributor beras nasional.
Selain padi, Jawa Tengah juga menjadi kontributor terbesar kedua nasional untuk komoditas jagung dengan produksi 3.837.758 ton. Sementara untuk kedelai, provinsi ini menjadi penyumbang terbesar nasional dengan total produksi 17.427 ton.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan peran vital Jawa Tengah dalam menjaga stabilitas pangan Indonesia.
“Kebutuhan pangan Jawa Tengah, khususnya beras, berkontribusi sekitar 17,5 persen terhadap kebutuhan nasional. Ini capaian yang harus kita pertahankan dan tingkatkan,” ujar Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu (31/12/2025).
Luthfi menjelaskan, tahun 2026 telah ditetapkan sebagai momentum swasembada pangan daerah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen melindungi lahan pertanian dari ancaman alih fungsi.
“Dari luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, sekitar 1,3 juta hektare adalah lahan pertanian. Kami telah berkoordinasi dengan Menteri ATR/BPN untuk memastikan perlindungan lahan hijau agar tidak terjadi perubahan peruntukan,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah–DIY, Sri Muniati, memastikan cadangan pangan aman hingga pertengahan tahun depan. Saat ini, stok beras di gudang Bulog tercatat sebanyak 339.094 ton.
“Jumlah tersebut mencukupi hingga Juni 2026. Realisasi pengadaan setara beras sepanjang 2025 juga sangat baik, mencapai 397.905 ton atau 100,3 persen dari target,” jelas Sri Muniati.
Ia menambahkan, stabilitas harga dan penyerapan hasil panen ke depan memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dari TNI, Polri, dan dinas terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari, mengungkapkan strategi pemerintah daerah untuk tahun 2026. Pihaknya tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memperkuat kapasitas internal pengelolaan pangan.
Dyah menyebut, penguatan ini tidak hanya bertumpu pada Bulog, tetapi juga melibatkan BUMD dan penggilingan padi skala kecil.
“Kami tidak melarang pengiriman pangan keluar Jawa Tengah, tetapi kami ingin memperkuat kapasitas di dalam daerah. Salah satunya melalui program subsidi bunga pinjaman bagi penggilingan kecil pada 2026 agar permodalan mereka lebih kuat,” pungkas Dyah.
