SEMARANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja antikorupsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024, Pemprov Jateng mencatat skor 90,8 dan dinilai berada pada jalur yang tepat dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi.
Hal tersebut disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, usai menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Provinsi Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (4/12/2025). Ia menegaskan bahwa proses survei antikorupsi dilakukan secara objektif dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
“Surveinya ke pegawai, masyarakat, sampai para ahli. Saya jamin tidak ada conflict of interest. MCP bukan sekadar angka, tetapi cerminan kinerja nyata,” ujarnya.
Menurut Setyo, hasil MCP 90,8 menunjukkan adanya kemajuan signifikan di Jawa Tengah, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan kebijakan berikutnya. Ia juga mengingatkan bahwa komitmen antikorupsi tidak boleh berhenti pada seremoni.
“Setiap hari harus menjadi hari antikorupsi, bukan hanya 9 Desember saja,” tegasnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut baik apresiasi yang disampaikan KPK. Ia menilai capaian MCP sebagai momentum penting untuk memperkuat budaya integritas di lingkungan pemerintahan daerah. Menurutnya, kinerja antikorupsi harus terus dijaga melalui evaluasi berkelanjutan.
“Yang kurang diperbaiki, yang sudah baik harus dijaga. Kita membiasakan diri setiap hari sebagai hari antikorupsi,” ujarnya.
Dalam acara tersebut disampaikan pula nilai Stranas-PK tahun 2023–2024 untuk Pemprov Jateng yang mencapai skor 98,2—menjadi yang tertinggi secara nasional. Selain itu, Jawa Tengah menjadi satu-satunya provinsi dengan status “terjaga” pada Indeks Integritas KPK dengan nilai 79,47. Pemprov Jateng juga tercatat sebagai daerah dengan jumlah desa antikorupsi terbanyak, yaitu 113 desa di 29 kabupaten.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, Sekda Provinsi Jateng Sumarno, serta jajaran Forkopimda turut hadir dalam kegiatan tersebut. Gubernur Ahmad Luthfi juga meminta para kepala daerah memperluas gerakan antikorupsi hingga tingkat desa dan kota, termasuk memperkuat Program Sekolah Berintegritas yang telah diikuti 104 sekolah sejak 2023.
