KENDAL, ReaksiNasional.com – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengungkapkan bahwa mayoritas pekerja migran Indonesia (PMI) berasal dari wilayah pedesaan dan bekerja di sektor domestik. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan KP2MI, Rizwan, menyebut sekitar 80 hingga 90 persen PMI bekerja sebagai asisten rumah tangga dan sektor informal lainnya, dengan hampir 80 persen berasal dari desa.
“Fenomena ini menunjukkan bahwa dorongan ekonomi masih menjadi faktor utama masyarakat bekerja ke luar negeri. Namun, banyak dari mereka berangkat tanpa kesiapan yang memadai,” ujarnya dalam Lokakarya Multi-Stakeholder Forum (MSF) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis (16/4/2026).
Rizwan menjelaskan, rendahnya literasi bahasa, minimnya pemahaman budaya negara tujuan, serta kurangnya pengetahuan terkait aspek hukum ketenagakerjaan membuat PMI rentan menghadapi berbagai persoalan. Kondisi ini kerap berujung pada kasus eksploitasi, kekerasan, hingga tindak pidana perdagangan orang.
Ia menegaskan, pendekatan pemerintah kini tidak lagi hanya berfokus pada penempatan tenaga kerja, melainkan juga pada aspek pelindungan dan pemberdayaan sejak tahap awal. Calon PMI diharapkan mendapatkan bekal keterampilan, pengetahuan, serta kesiapan mental sebelum berangkat ke luar negeri.
“Pendekatan kita sekarang tidak lagi semata-mata penempatan, tetapi bagaimana memastikan pelindungan sejak awal. Artinya, sebelum berangkat mereka harus dibekali keterampilan, pengetahuan, dan kesiapan mental yang cukup,” tegasnya.
Dalam upaya tersebut, KP2MI menggandeng Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU serta lembaga internasional Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Jerman untuk memperkuat pelindungan PMI melalui program berbasis komunitas.
Program Penguatan Pelindungan PMI Berbasis Komunitas (P2MI-BK) dan pengembangan Desa Migran EMAS menempatkan desa sebagai garda terdepan dalam membangun sistem migrasi yang aman dan berkelanjutan, mulai dari tahap pra-keberangkatan, masa bekerja, hingga purna penempatan.
Rizwan juga mengakui keterbatasan sumber daya pemerintah dalam menjangkau seluruh calon PMI di daerah, sehingga kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memperkuat sistem pelindungan.
“Melalui forum ini kita ingin membangun sistem yang preventif. Bukan hanya menangani kasus ketika sudah terjadi, tetapi mencegah sejak dari desa melalui edukasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua PCNU Kendal, KH Sajidin Noor, menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan dan keagamaan dalam pendampingan pekerja migran. Menurutnya, PMI kerap menghadapi persoalan kompleks, mulai dari kondisi kerja hingga masalah keluarga di kampung halaman.
“Kita harus menyadari bahwa mereka adalah saudara kita. Pendampingan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya kepada pekerja migran, tetapi juga kepada keluarga mereka,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah desa untuk aktif mengambil peran dalam membangun sistem pelindungan PMI yang berkelanjutan melalui kolaborasi dengan organisasi keagamaan dan pemangku kepentingan lainnya.
Melalui sinergi berbagai pihak, program Desa Migran EMAS diharapkan mampu menciptakan sistem migrasi yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
