SEMARANG, ReaksiNasional.com – Pemerintah pusat dan daerah mulai menyiapkan penanganan terpadu pascabanjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Selain penanganan darurat, pemerintah juga menyiapkan langkah permanen berupa normalisasi sungai, pembangunan hunian sementara (huntara), hingga relokasi warga terdampak.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan kondisi banjir saat ini telah terkendali dan genangan air di wilayah terdampak sudah surut. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana juga telah melakukan penanganan darurat dengan menutup tanggul yang jebol.
“Penanganan sementara sudah dilakukan. Selanjutnya akan dibangun permanen agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” kata Suharyanto saat meninjau lokasi bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka panjang berupa pelebaran Sungai Plumbon. Untuk mendukung proyek tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kota Semarang dan BBWS akan melakukan pembebasan lahan di sekitar aliran sungai.
Suharyanto menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan seluruh warga terdampak bencana mendapatkan prioritas penanganan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
“Bantuan logistik sudah diberikan, mulai makanan, minuman, air bersih, dan kebutuhan pokok lainnya. Kalau masih kurang akan kami tambah,” ujarnya.
Selain bantuan darurat, pemerintah juga mulai menyiapkan hunian bagi warga terdampak. BNPB akan membangun huntara bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara.
Sementara bagi warga yang memilih tidak tinggal di huntara, pemerintah akan memberikan bantuan biaya sewa rumah sebesar Rp600 ribu per bulan hingga hunian tetap tersedia.
“Untuk warga yang lokasi rumahnya sudah tidak memungkinkan ditempati lagi karena rawan bencana, nanti akan dipikirkan hunian tetapnya,” kata Suharyanto.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan seluruh perangkat daerah langsung bergerak cepat begitu bencana terjadi. Penanganan dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan yang telah diterapkan hingga tingkat desa.
“Dinas Kesehatan turun melalui layanan Speling, Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan bahan pokok, dan Dinas PUPR membantu alat penanganan di lapangan,” ujar Luthfi.
Pemprov Jawa Tengah juga menyerahkan bantuan senilai total Rp124 juta kepada masyarakat terdampak banjir. Bantuan tersebut meliputi logistik makanan dan nonmakanan dari BPBD dan Dinas Sosial, bantuan beras dan mi mocaf dari Dinas Ketahanan Pangan, obat-obatan dan layanan kesehatan dari Dinas Kesehatan, serta perlengkapan sekolah dari Dinas Pendidikan.
“Kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kami juga berterima kasih atas dukungan BNPB dalam penanganan bencana di Jawa Tengah,” tandasnya. (*)
