NGANJUK, reaksinasional.com – Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, petani, serta dukungan TNI dan Polri berhasil menjaga swasembada pangan di Kabupaten Nganjuk. Sinergi tersebut berdampak nyata pada peningkatan produktivitas padi yang mampu mencapai hingga 9 ton per hektare.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Ida Shobihatin menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian. Menurutnya, keberhasilan swasembada pangan tidak mungkin dicapai tanpa kebersamaan dan komitmen lintas institusi.
“Capaian swasembada pangan ini tidak bisa kami wujudkan sendiri. Ini adalah hasil sinergi antara petani, penyuluh, TNI, Polri, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan. Tanpa kebersamaan, target ini tidak mungkin tercapai,” ujar Ida Shobihatin saat Tasyakuran Swasembada Pangan di Pendopo Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Selasa, 7 Januari 2026.
Ia memaparkan, sepanjang tahun 2025 luas tanam padi di Kabupaten Nganjuk mencapai sekitar 90 ribu hektare dengan produktivitas berkisar 8 hingga 9 ton per hektare. Selain padi, komoditas jagung tercatat memiliki luas tanam sekitar 31 ribu hektare, kedelai 3.100 hektare, serta bawang merah yang terus meningkat hingga menembus 20 ribu hektare.
“Alhamdulillah, produksi padi, jagung, kedelai, hingga bawang merah menunjukkan tren peningkatan. Ini menjadi bukti bahwa visi dan misi kepala daerah dalam memperkuat ketahanan pangan mulai terwujud,” ungkapnya.
Selain peningkatan produksi, Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga memberikan dukungan sarana dan prasarana pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani. Bantuan tersebut antara lain enam unit hand traktor, sepuluh kendaraan roda tiga, serta pembangunan tujuh jalan usaha tani yang bersumber dari APBD Kabupaten Nganjuk.
“Kami berharap dukungan ini mampu memperlancar distribusi hasil panen sehingga produktivitas dan pendapatan petani semakin optimal,” tambah Ida.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Nganjuk Bidang Ekonomi dan Pembangunan Darmantono menegaskan, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat menunjukkan keseriusan dalam melindungi petani, khususnya melalui kebijakan stabilisasi harga hasil panen.
“Pemerintah hadir dan serius. Harga gabah kini ditetapkan agar petani tidak dirugikan. Ini bukti bahwa keberpihakan negara kepada petani benar-benar nyata,” tegas Darmantono.
Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi aktif antara petani dan pemerintah apabila muncul kendala di lapangan, baik terkait pupuk, bibit, maupun harga jual. Menurutnya, komunikasi yang baik akan mencegah adanya permainan harga yang merugikan petani.
Darmantono menilai, swasembada pangan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan nasional, terutama di tengah ancaman krisis pangan global.
“Ketahanan pangan adalah salah satu pilar ketahanan negara. Kita patut bersyukur, saat negara lain mengalami kesulitan pangan, Indonesia masih mampu mencukupi kebutuhannya sendiri,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan tasyakuran tersebut dihadiri jajaran pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Nganjuk, unsur TNI dan Polri, Forum Pimpinan Kecamatan Lengkong, para kepala desa, serta kelompok tani se-Kecamatan Lengkong. Acara ini dilaksanakan serentak oleh seluruh Balai Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Nganjuk sebagai momentum refleksi bersama untuk terus memperkuat ketahanan pangan daerah demi kesejahteraan petani dan masyarakat.
