SRAGEN, ReaksiNasional.com – Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, menjadi contoh nyata keberhasilan transformasi pembangunan desa di Jawa Tengah. Dari desa yang sebelumnya berstatus tertinggal, Kaliwedi kini berhasil naik kelas hingga menyandang predikat desa mandiri, status tertinggi dalam Indeks Desa.
Perubahan tersebut tidak terjadi secara instan. Berdasarkan data Indeks Desa, pada 2024 Kaliwedi masih berstatus sebagai desa maju. Namun, di bawah kepemimpinan Kepala Desa Daryono, capaian tersebut dijadikan pijakan untuk terus berbenah hingga pada 2025 desa ini berhasil mencapai status desa mandiri.
Keberhasilan Kaliwedi tidak lepas dari dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah bantuan keuangan provinsi yang diterima desa.
Daryono mengungkapkan, pada 2025 Desa Kaliwedi menerima bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp100 juta yang dimanfaatkan untuk pengaspalan jalan desa. Perbaikan infrastruktur tersebut menjadi katalisator penting dalam menggerakkan roda perekonomian desa, khususnya di sektor pariwisata dan pengembangan badan usaha milik desa.
Desa Kaliwedi memiliki destinasi unggulan berupa Waterboom Jambangan Permai yang dikelola oleh BUMDes. Dampak perbaikan akses jalan sangat signifikan terhadap peningkatan kunjungan wisata. Jumlah pengunjung melonjak dari sekitar 39 ribu orang menjadi lebih dari 80 ribu orang per tahun. Pendapatan waterboom pun meningkat tajam, dari sekitar Rp800 juta per tahun menjadi Rp1,3 miliar pada 2025.
Selain sektor pariwisata, akses infrastruktur yang lebih baik juga memperlancar distribusi berbagai potensi desa lainnya, mulai dari hasil sayur-mayur, peternakan, perkebunan kelengkeng dan melon, hingga produksi padi organik. Kemajuan ekonomi tersebut turut mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan desa.
Pemerintah Desa Kaliwedi menerapkan sistem pemerintahan berbasis tiga pilar, yakni pemerintahan, kewilayahan, dan pemberdayaan. Administrasi desa kini berbasis sistem informasi, layanan kesehatan dan posyandu telah memenuhi enam standar pelayanan minimal, serta kesiapsiagaan bencana terus diperkuat. Di bidang sosial dan budaya, desa juga mengembangkan sanggar tari yang berdiri sejak 2025 dengan melibatkan sekitar 50 anak desa. Seluruh kebijakan desa diputuskan melalui musyawarah desa dengan prinsip transparansi anggaran.
Pada 2026, Pemprov Jawa Tengah kembali mengucurkan bantuan keuangan sekitar Rp400 juta untuk pembangunan rabat beton dan jalan usaha tani yang menghubungkan desa dengan kawasan agrowisata, guna memperkuat keberlanjutan pembangunan desa.
Transformasi serupa juga terjadi di Desa Jatibatur, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Kepala Desa Sutardi menyampaikan bahwa desanya yang sebelumnya berstatus rendah kini berhasil menjadi desa mandiri. Pada 2025, Desa Jatibatur menerima bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp100 juta yang dimanfaatkan untuk pengecoran jalan desa.
Perbaikan infrastruktur tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan kenyamanan dan keamanan warga serta pengunjung. Keberadaan objek wisata Sendang Kun Gerit semakin berkembang dan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Pendapatan Asli Desa terus meningkat, ditopang oleh kinerja BUMDes dan geliat sektor wisata, serta berdampak positif pada sektor pertanian. Dengan dukungan infrastruktur dan pembangunan sumur dari dana desa, petani yang sebelumnya hanya panen sekali setahun kini mampu panen hingga tiga kali.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Tengah, Nadi Santoso, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Indeks Desa 2025, kondisi desa di Jawa Tengah menunjukkan kemajuan signifikan. Saat ini tercatat 2.208 desa mandiri, 3.921 desa maju, 1.666 desa berkembang, dan hanya tersisa 15 desa tertinggal, sementara desa dengan status sangat tertinggal sudah tidak ada.
Menurut Nadi, lonjakan status desa tersebut merupakan hasil pendekatan kolaboratif lintas organisasi perangkat daerah yang terus didorong oleh Gubernur Jawa Tengah. Peningkatan bantuan keuangan desa juga menjadi faktor penting, dengan total Bankeu desa dari Pemprov Jawa Tengah mencapai Rp1,6 triliun pada 2024 dan meningkat menjadi Rp1,7 triliun pada 2025.
Ia menegaskan bahwa membangun Jawa Tengah harus dimulai dari desa. Ketika desa mampu mandiri dan maju, pertumbuhan ekonomi daerah pun akan ikut terdorong secara berkelanjutan.
