DEMAK, ReaksiNasional.com – Dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Demak menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menilai persoalan utama dalam insiden tersebut tidak semata terletak pada menu makanan, melainkan pada ketepatan distribusi dan waktu konsumsi.
Usai menghadiri kegiatan di Kantor TVRI Jawa Tengah, Batursari, Mranggen, Demak, Selasa (21/04/2026), Taj Yasin menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang menimpa ratusan penerima manfaat. Ia menjelaskan bahwa kasus keracunan kerap dipicu oleh pengaturan distribusi yang tidak tepat, sehingga makanan tidak dikonsumsi dalam waktu yang semestinya.
Menurutnya, makanan dalam program MBG memiliki batas waktu konsumsi yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, distribusi harus dilakukan tepat waktu dan diikuti dengan konsumsi segera oleh penerima manfaat untuk menghindari risiko kesehatan.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada penerima manfaat, khususnya anak-anak dan santri, agar tidak menunda mengonsumsi makanan yang telah diberikan. Peran sekolah dan pesantren dinilai krusial dalam memastikan makanan dikonsumsi langsung dan tidak disimpan terlalu lama.
Selain itu, Taj Yasin memastikan pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada penyedia layanan MBG yang terbukti lalai. Sanksi tersebut bersifat berjenjang, mulai dari pembinaan hingga pencabutan izin operasional dapur, sebagaimana telah diterapkan dalam beberapa kasus sebelumnya di Jawa Tengah.
Sebelumnya, ratusan santri di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG yang didistribusikan pada Sabtu (18/04/2026). Gejala mulai muncul keesokan harinya, meliputi sakit perut, pusing, mual, hingga muntah.
Tak hanya santri, kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga terdampak. Total korban diperkirakan mencapai 187 orang, dengan 68 orang menjalani perawatan inap dan 66 lainnya menjalani rawat jalan dalam pemantauan tenaga medis. Di antara korban terdapat dua balita, tiga ibu bersama anaknya, serta satu ibu menyusui.
Sebagai tindak lanjut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat telah dihentikan sementara operasionalnya dan dipasang garis polisi. Dinas kesehatan juga tengah melakukan uji laboratorium untuk memastikan penyebab pasti kejadian, sekaligus mengevaluasi menyeluruh proses produksi pangan, termasuk aspek higiene, lingkungan, serta kapasitas sumber daya manusia.
Pemerintah berharap evaluasi tersebut menjadi momentum perbaikan sistem distribusi program MBG agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
