JAKARTA, reaksinasional.com – Langkah konkret dalam Penanganan Pascabanjir Sumatra terus digenjot oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) guna memulihkan akses mobilitas dan ekosistem di wilayah terdampak. Melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Koordinator Wilayah, pemerintah melakukan percepatan pembersihan sisa-sisa material banjir berupa tumpukan kayu dan lumpur yang menyumbat aliran sungai serta pemukiman warga. Operasi besar-besaran ini mencakup sejumlah titik krusial di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara (Provinsi Aceh), Kabupaten Tapanuli Selatan (Sumatera Utara), hingga wilayah pesisir Pantai Padang dan Kabupaten Agam (Sumatera Barat).
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki, menegaskan bahwa kehadiran negara sangat penting untuk mempercepat pemulihan lingkungan di tengah ancaman bencana hidrometeorologi yang masih mengintai. Dalam arahannya pada rapat koordinasi yang digelar Minggu (21/12/2025), Rohmat menginstruksikan seluruh jajaran untuk melakukan evaluasi progres secara real-time agar material kayu yang terbawa arus tidak lagi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menekankan bahwa efektivitas kerja di lapangan harus menjadi prioritas utama, terutama di wilayah Padang yang ditargetkan menjadi salah satu capaian keberhasilan cepat (quick win) dalam pembersihan ini.
Untuk mendukung keberhasilan Penanganan Pascabanjir Sumatra, Kementerian Kehutanan telah memobilisasi dukungan alat berat dan personel dalam skala besar secara bertahap. Di Provinsi Aceh, khususnya Aceh Tamiang dan Aceh Utara, Kemenhut menyiapkan total 14 unit ekskavator. Di Aceh Tamiang, sebanyak enam unit alat berat dipastikan beroperasi optimal pada Minggu, 21 Desember 2025, setelah sebelumnya didatangkan dari Medan secara bergelombang. Dukungan ini juga diperkuat oleh keberadaan dua unit alat berat tambahan dari BPJN serta 30 unit dump truck yang siaga mengangkut material hasil pembersihan di wilayah Kecamatan Karang Baru.
Sisi sumber daya manusia juga diperkuat dengan pengerahan ratusan personel dari berbagai unsur. Di Aceh Tamiang sendiri, terdapat 50 pegawai UPT Kemenhut yang diterjunkan, sementara di Aceh Utara disiagakan 40 personel. Tim gabungan ini terdiri dari para ahli dan petugas dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Balai GAKKUM Wilayah Sumatera, BKSDA Aceh, Manggala Agni, hingga dinas terkait di daerah. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan setiap tumpukan kayu sisa banjir dapat tertangani dengan cepat agar aliran sungai kembali normal.
Beralih ke wilayah Sumatra Utara, fokus Penanganan Pascabanjir Sumatra diarahkan ke Kabupaten Tapanuli Selatan. Selama akhir pekan, 20-21 Desember 2025, Kemenhut mengerahkan 5 unit ekskavator khusus untuk membersihkan material kayu yang merusak rumah-rumah penduduk. Selain alat berat, dikerahkan pula satu unit armada pemadam kebakaran dan 100 personel dari BBKSDA Sumut serta Balai Pengendalian Kebakaran Hutan untuk membersihkan sisa-lumpur pekat. Tak hanya itu, pengamanan infrastruktur sungai juga dilakukan dengan pengerahan ekskavator capit guna memperkuat tanggul (banwall) pada jembatan darurat di aliran Sungai Garoga.
Sementara itu di Provinsi Sumatra Barat, pembersihan difokuskan pada kawasan wisata Pantai Padang dan Kabupaten Agam. Kementerian Kehutanan menyiapkan 7 unit ekskavator dan 10 dump truck untuk membersihkan kayu-kayu yang berserakan di sepanjang garis pantai agar tidak mengganggu pariwisata dan ekosistem laut. Operasi di Padang ini melibatkan kekuatan besar sebanyak 250 orang yang terdiri dari personel Kemenhut, Polri, dan TNI. Sebagai bentuk kepedulian sosial, Kemenhut juga menempatkan tenaga kesehatan di Kabupaten Agam guna memantau kondisi fisik warga terdampak pascabencana.
Seluruh rangkaian operasi Penanganan Pascabanjir Sumatra ini akan terus dipantau secara berkelanjutan oleh UPT Kementerian Kehutanan Koordinator Wilayah Aceh. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembaruan informasi secara berkala sesuai dengan dinamika di lapangan. Komitmen ini bukan hanya soal pembersihan fisik, melainkan bagian dari upaya menjaga fungsi lingkungan secara jangka panjang demi keselamatan warga dari risiko bencana serupa di masa depan. (*)
