Kemenhaj RI Siapkan Skenario Mitigasi Hadapi Eskalasi Timur Tengah Jelang Haji 2026

2 Min Read
Dirjen PHU Kemenhaj RI Puji Raharjo menerima kunjungan Komite III DPD RI di Kantor Teknis Urusan Haji Madinah, Senin (30/3/2026), membahas kesiapan haji 2026 di tengah dinamika geopolitik.

MADINAH, ReaksiNasional.com – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah skenario mitigasi guna mengantisipasi dampak eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah terhadap penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Puji Raharjo, menegaskan bahwa keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama pemerintah di tengah dinamika global yang berkembang.

Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja pengawasan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kantor Teknis Urusan Haji Madinah, Senin (30/3/2026).

Puji menjelaskan, selain kesiapan teknis, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keamanan dan kenyamanan jemaah agar dapat menjalankan ibadah dengan tenang. Berbagai langkah luar biasa telah disiapkan, termasuk penyusunan skenario mitigasi yang komprehensif untuk menghadapi kemungkinan risiko di lapangan.

Ia menambahkan, pemerintah juga tengah mematangkan skema operasional seperti tanazul, yakni pemulangan lebih awal atau penundaan, serta murur, yaitu mekanisme melintas di Muzdalifah, guna menjaga kelancaran arus jemaah selama puncak ibadah.

Terkait kewajiban pembayaran dam, Puji menegaskan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip kemudahan dan fleksibilitas bagi jemaah. Mekanisme pembayaran tengah disiapkan agar dapat dilakukan baik di Tanah Suci maupun di Tanah Air, sesuai dengan pilihan dan keyakinan masing-masing jemaah.

Sementara itu, Pembantu Teknis Urusan Haji Umrah pada Kantor Urusan Haji Jeddah, Zakaria Anshori, memastikan kesiapan teknis di lapangan terus dimatangkan. Ia menyebut berbagai aspek seperti transportasi, akomodasi hotel, layanan katering, hingga fasilitas kesehatan telah dipersiapkan secara intensif menjelang kedatangan kloter pertama.

Menanggapi paparan tersebut, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, mengapresiasi langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah. Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat di titik-titik krusial, khususnya terkait kesiapan petugas serta kualitas layanan akomodasi di Madinah.

Kunjungan kerja tersebut juga diisi dengan peninjauan langsung ke sejumlah dapur katering untuk memastikan standar kualitas konsumsi jemaah tetap terjaga.

Dengan berbagai langkah mitigasi yang disiapkan, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji 2026 dapat berjalan aman, lancar, dan memberikan kenyamanan optimal bagi seluruh jemaah Indonesia.

Share This Article