JAKARTA, ReaksiNasional.com – Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penindakan terhadap praktik haji ilegal melalui penguatan koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Haji dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam audiensi antara Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak dengan Wakapolri Dedi Prasetyo terkait perkembangan penanganan haji non-prosedural serta penguatan Satgas Pencegahan Haji Ilegal.
Satgas tersebut melibatkan unsur Polri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Haji untuk melakukan pengawasan, pencegahan, hingga penindakan terhadap praktik penipuan dan keberangkatan haji ilegal yang marak menjelang puncak musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.
“Hari ini kami melakukan update perkembangan penanganan haji ilegal. Praktik penipuan melalui iklan-iklan haji palsu masih terjadi dan ini membutuhkan kerja bersama lintas institusi, termasuk dukungan penuh dari Polri,” ujar Dahnil.
Dalam pertemuan tersebut, Dahnil mengungkapkan aparat keamanan Arab Saudi telah menangkap tiga warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam praktik penipuan dan promosi haji ilegal di Saudi.
“Ada tiga WNI yang ditangkap di Saudi dengan modus penipuan dan iklan haji palsu. Pemerintah terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan aparat Saudi terkait proses hukum maupun pendampingannya,” jelasnya.
Ia menegaskan pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat langkah preventif agar masyarakat tidak menjadi korban praktik keberangkatan haji non-prosedural.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah juga bersepakat menambah keterlibatan unsur Polri dalam operasional haji di Arab Saudi.
“Kami bersepakat akan ada tambahan personel Polri di Saudi untuk mendukung tata kelola, pengamanan, serta kenyamanan jemaah Indonesia. Ke depan, struktur Amirul Hajj juga akan melibatkan unsur Polri,” katanya.
Pada penyelenggaraan haji tahun ini, Wakapolri juga turut mendampingi Amirul Hajj untuk memastikan aspek keamanan dan perlindungan jemaah Indonesia selama operasional ibadah berlangsung.
Sementara itu, Wakapolri Dedi Prasetyo menegaskan Polri akan terus memperkuat kolaborasi serta pertukaran informasi dalam penanganan kasus haji ilegal, baik di dalam negeri maupun bersama aparat keamanan Arab Saudi.
“Satgas Haji fokus pada pencegahan sekaligus penegakan hukum. Kami melihat ada pelaku yang berulang bahkan residivis, sehingga langkah hukum harus dilakukan secara tegas,” ujar Dedi.
Menurutnya, laporan masyarakat terkait dugaan penipuan haji menunjukkan tren yang cukup signifikan. Beberapa kasus telah berhasil diselesaikan, sementara sejumlah lainnya masih dalam proses penanganan hukum.
“Ada yang dapat diselesaikan melalui mediasi, tetapi jika gagal maka proses hukum akan berjalan agar menimbulkan efek jera,” tegasnya.
Polri juga terus membangun komunikasi intensif dengan kepolisian Arab Saudi terkait penanganan persoalan hukum yang melibatkan warga negara Indonesia selama musim haji berlangsung.
Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran haji non-prosedural yang marak beredar di media sosial maupun platform digital. Masyarakat diminta memastikan visa dan penyelenggara perjalanan yang digunakan sesuai ketentuan resmi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi demi keamanan, kenyamanan, dan kelancaran ibadah haji.
