SEMARANG, ReaksiNasional.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat proses relokasi ribuan warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, dengan melakukan kajian geologi terhadap sejumlah calon lahan yang direncanakan untuk pembangunan hunian sementara. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan keamanan dan kelayakan lokasi sebelum pembangunan dimulai.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Tengah Agus Sugiharto menyampaikan bahwa asesmen geologi saat ini tengah dilakukan pada empat lokasi, yang terdiri atas tiga calon lahan relokasi serta satu lokasi pondok pesantren eksisting milik Perhutani yang direncanakan menjadi tempat relokasi warga. Kajian tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan relokasi agar warga segera menempati lokasi yang lebih aman.
Menurut Agus, asesmen geologi tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meninjau langsung lokasi bencana tanah gerak di Kabupaten Tegal pada pekan lalu. Selain itu, kajian juga dilakukan sebagai respons atas permohonan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tegal.
Ia menjelaskan, tiga calon lahan relokasi yang tengah dikaji berada di Desa Padasari, Desa Lebakwangi, dan Desa Capar, Kecamatan Jatinegara. Luas lahan yang dinilai bervariasi, mulai dari sekitar 3,238 hektare, 5,081 hektare, hingga 10,042 hektare. Proses kajian diperkirakan memerlukan waktu minimal tiga hari untuk memastikan stabilitas tanah serta kelayakan lokasi bagi pembangunan hunian sementara.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah Bergas C. Penanggungan menyampaikan bahwa penanganan terhadap para pengungsi terus dilakukan secara intensif. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 596 kepala keluarga atau lebih dari 2.000 jiwa terdampak bencana tanah gerak dan tersebar di sembilan titik pengungsian.
Ia menjelaskan, pelayanan kebutuhan dasar warga pengungsi terus berjalan, termasuk penyediaan logistik dan konsumsi. Saat ini, terdapat empat dapur umum yang beroperasi untuk melayani para pengungsi, yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
Terkait rencana relokasi, Bergas menegaskan bahwa proses pemindahan warga akan dilakukan secara bertahap setelah rekomendasi kesiapan lahan diterbitkan. Sejumlah langkah persiapan telah dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah, termasuk dengan Dinas Pekerjaan Umum provinsi dan kabupaten untuk menyiapkan alat berat guna land clearing dan perataan lahan.
Ia menambahkan, pekerjaan persiapan akan dilakukan secara simultan agar pembangunan hunian sementara dapat segera dimulai setelah lahan dinyatakan aman dan layak.
Selain penanganan bencana tanah gerak di Kabupaten Tegal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memperkuat penanganan bencana banjir di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Di Kota Pekalongan, sebanyak 43 unit pompa, baik pompa bergerak maupun rumah pompa, telah dioperasikan dengan dukungan dari BPBD Jawa Tengah, DPU Jawa Tengah, dan DPU Kota Pekalongan.
Adapun di Kabupaten Pekalongan, sembilan unit pompa telah disiagakan untuk mengurangi genangan banjir. Tambahan pompa bergerak dari BPBD Jawa Tengah yang berasal dari Solo, Pemalang, dan Demak juga tengah dalam perjalanan menuju lokasi terdampak.
Banjir di Kota Pekalongan tercatat menyebabkan 532 warga mengungsi di lima titik pengungsian. Sementara itu, di Kabupaten Pekalongan sebanyak 662 kepala keluarga atau 1.901 jiwa mengungsi dan tersebar di 25 titik pengungsian.
Sebagai bentuk dukungan penanganan bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan bantuan senilai Rp169,73 juta untuk Kota Pekalongan dan Rp290,89 juta untuk Kabupaten Pekalongan. Bantuan tersebut meliputi paket sembako, logistik, obat-obatan, vitamin, serta dukungan dapur umum dan nasi siap saji.
