TEGAL, ReaksiNasional.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat pengembangan budidaya nila salin seluas 72 ribu hektare sebagai strategi adaptasi menghadapi dampak rob yang terus mengancam wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura). Program tersebut diharapkan mampu menjaga produktivitas lahan sekaligus mempertahankan daya ekonomi masyarakat yang terdampak genangan air laut.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi bahkan menyampaikan langsung usulan percepatan program tersebut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melalui sambungan telepon saat berlangsungnya Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2026 di Pendopo Kota Tegal, Senin (22/6/2026).
Langkah tersebut diambil setelah sejumlah daerah di Pantura melaporkan semakin luasnya dampak rob yang menyebabkan hilangnya lahan pertanian dan tambak produktif. Di Kabupaten Pemalang, misalnya, sekitar 930 hektare lahan pertanian dan 300 hektare tambak terdampak genangan air laut. Sementara di Kabupaten Batang, sekitar 400 hektare lahan juga mengalami kondisi serupa.
Menghadapi situasi tersebut, sejumlah pemerintah daerah mulai mengembangkan komoditas alternatif yang lebih adaptif terhadap tingkat salinitas tinggi, seperti padi salin dan nila salin. Di Kabupaten Batang, uji coba budidaya nila salin telah dilakukan di lahan seluas sekitar 30 hektare melalui kerja sama lintas sektor. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang mulai mengarahkan pemanfaatan lahan terdampak rob untuk komoditas yang lebih tahan terhadap kadar garam.
Ahmad Luthfi menegaskan pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan pengembangan nila salin dalam skala besar dengan alokasi sekitar 72 ribu hektare yang dapat dimanfaatkan oleh daerah-daerah terdampak rob. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan pemetaan wilayah dan pendataan masyarakat secara rinci.
“Untuk wilayah Pantura yang terdampak rob tidak usah berkecil hati. Kita punya jatah sekitar 72 ribu hektare untuk nila salin. Tinggal dipetakan wilayahnya dan masyarakatnya dikumpulkan agar tetap berdaya,” ujar Luthfi.
Menurutnya, rob merupakan tantangan lingkungan yang tidak sepenuhnya dapat dicegah. Karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan langkah mitigasi seperti pembangunan tanggul laut maupun rehabilitasi mangrove, tetapi juga harus memperkuat strategi adaptasi ekonomi masyarakat.
“Kalau ada air yang tidak bisa kita cegah, maka harus kita lakukan mitigasi. Salah satunya dengan mengubah lahan yang terdampak menjadi tetap produktif melalui nila salin,” katanya.
Selain fokus pada penanganan dampak rob, Luthfi juga menegaskan bahwa program swasembada pangan tetap menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah pada 2026. Ia meminta seluruh daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan, penguatan sistem pompanisasi dan pipanisasi, serta menjaga produktivitas sektor pertanian.
Rembug Pembangunan tersebut dihadiri para kepala daerah se-wilayah Bergasmalang dan Petanglong, unsur Forkopimda, perangkat daerah provinsi, serta berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari penyusunan arah pembangunan Jawa Tengah tahun 2027.
