SEMARANG, ReaksiNasional.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat fondasi fiskal menjelang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 melalui langkah efisiensi belanja, penajaman program prioritas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebagai respons atas tekanan ekonomi dan tantangan pendapatan daerah.
Arahan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Kegiatan (POK) APBD TA 2025 dan percepatan pelaksanaan APBD TA 2026 di Semarang, Selasa (10/2/2026). Dalam forum itu, Gubernur menegaskan bahwa Jawa Tengah saat ini menjadi provinsi dengan realisasi belanja daerah terbaik secara nasional.
Berdasarkan data nasional dari 38 provinsi, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tercatat menempati peringkat pertama sekaligus tertinggi di Pulau Jawa. Hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp23,76 triliun, sementara realisasi belanja tercatat Rp23,87 triliun.
Meski terdapat selisih belanja sebesar Rp109,24 miliar, kondisi kas daerah dinilai tetap sehat. Hal tersebut ditopang oleh realisasi pembiayaan neto sebesar Rp576,95 miliar, sehingga menyisakan saldo kas daerah sebesar Rp467,70 miliar.
Dengan fondasi fiskal tersebut, Ahmad Luthfi menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun program kerja berbasis skala prioritas pada tahun 2026. Efisiensi belanja dan pengelolaan dana transfer daerah harus dijaga agar anggaran tepat sasaran, tidak memicu pemborosan, dan tidak menimbulkan defisit.
Selain penguatan internal, Gubernur juga menyoroti persoalan piutang pajak, khususnya dari sektor opsen pajak, yang harus segera dituntaskan. Optimalisasi pendapatan dinilai menjadi kunci untuk menjaga ruang fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi nasional.
Ia juga menekankan peran strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu motor penggerak PAD. Ahmad Luthfi meminta seluruh BUMD berorientasi pada kinerja dan hasil nyata, bukan sekadar formalitas kelembagaan.
Menurutnya, BUMD harus memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah dan masyarakat, dengan target yang kompetitif dan terukur. Hasil kinerja BUMD diharapkan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menambahkan bahwa akselerasi pendapatan dan penajaman efisiensi belanja menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan APBD. Pada TA 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai Rp23,76 triliun atau 96,38 persen dari target yang ditetapkan.
Namun demikian, Sumarno mengakui adanya tekanan berat pada sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Realisasi BBNKB hanya mencapai 68,86 persen, yang dipengaruhi kondisi ekonomi makro serta kebijakan nasional kendaraan listrik yang membebaskan BBNKB.
Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, melainkan hampir di seluruh provinsi, karena berkaitan erat dengan daya beli masyarakat dan dinamika ekonomi nasional.
Untuk menjaga keseimbangan fiskal pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merancang penyesuaian anggaran sebesar Rp814 miliar melalui dua strategi utama. Pertama, optimalisasi pendapatan dengan fokus pada peningkatan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, dan Pajak Air Permukaan melalui kolaborasi lintas sektor.
Kedua, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja dengan melakukan penyisiran ulang program kerja seluruh OPD tanpa mengorbankan capaian target kinerja utama pembangunan daerah.
