SEMARANG, ReaksiNasional.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan penguatan sektor pariwisata berbasis desa dan ekonomi kreatif sebagai motor utama pembangunan daerah pada 2027 dengan menargetkan pembentukan 1.000 desa wisata yang didukung oleh 1.000 konten kreator lokal.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang mengusung tema pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (28/4/2026).
Taj Yasin menjelaskan, arah pembangunan pada 2027 difokuskan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penguatan konektivitas antarwilayah serta promosi digital yang masif. Menurutnya, integrasi desa wisata dengan dukungan konten kreator akan mempercepat daya tarik dan daya saing destinasi di Jawa Tengah.
Ia menambahkan, konsep pengembangan pariwisata juga diarahkan agar lebih inklusif dan ramah muslim. Pemerintah provinsi berkomitmen memastikan fasilitas wisata dapat diakses secara nyaman oleh seluruh kalangan, termasuk perempuan, anak-anak, serta penyandang disabilitas.
Selain itu, pembangunan tersebut disinergikan dengan penguatan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar utama daerah. Melalui program “Kecamatan Berdaya”, pemerintah berupaya menghadirkan layanan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.
Upaya ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menilai Jawa Tengah memiliki kapasitas fiskal yang kuat dan mampu keluar dari ketergantungan pada dana pusat dengan terus berinovasi dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyebut Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam agenda reindustrialisasi nasional. Ia menilai pertumbuhan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terintegrasi dengan sektor pariwisata akan menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Musrenbang tersebut turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kepala daerah di 35 kabupaten/kota hingga forum anak dan kelompok disabilitas. Keterlibatan ini diharapkan mampu memastikan perencanaan pembangunan 2027 berjalan inklusif serta menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
