JAKARTA, ReaksiNasional.com – Provinsi Jawa Tengah mencatatkan kinerja tertinggi dalam penyaluran kredit perumahan nasional dengan nilai mencapai Rp2,3 triliun hingga awal April 2026. Capaian ini menempatkan Jawa Tengah di posisi teratas sekaligus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor perumahan rakyat.
Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) periode 1 Januari hingga 1 April 2026 menempatkan Jawa Tengah sebagai kontributor terbesar secara nasional. Sejumlah daerah menjadi penyumbang utama, di antaranya Kabupaten Brebes sebesar Rp131,5 miliar, Kabupaten Banyumas Rp117,4 miliar, dan Kabupaten Sragen Rp115,6 miliar.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Menteri PKP Maruarar Sirait yang menilai keberhasilan ini tidak lepas dari kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dalam mengakselerasi program perumahan sebagai penggerak ekonomi daerah. Ia menyebut program kredit perumahan merupakan bagian dari kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita harus belajar dari Jawa Tengah dan gubernurnya. Kredit perumahan ini merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya sangat senang Jawa Tengah berada di peringkat pertama,” ujar Maruarar.
Selain unggul dalam penyaluran kredit, Jawa Tengah juga menunjukkan performa kuat dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi. Pada 2025, realisasi program tersebut mencapai 24.470 unit dan menempatkan provinsi ini di posisi kedua secara nasional.
Pemerintah pusat mendorong peningkatan target FLPP pada 2026 menjadi 40 ribu unit. Dukungan tersebut diperkuat dengan kesiapan lahan yang dinilai paling progresif secara nasional, hasil koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu, turut dibahas percepatan berbagai program perumahan lainnya, mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan permukiman kumuh, hingga pemberdayaan UMKM sektor genteng.
Maruarar juga menyoroti potensi besar sentra industri genteng di Jawa Tengah, khususnya di wilayah Kebumen dan Jepara, yang akan dioptimalkan untuk mendukung program perumahan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. “Genteng dari Jawa Tengah akan kita manfaatkan agar UMKM ikut tumbuh,” katanya.
Sementara itu, Ahmad Luthfi mengungkapkan backlog perumahan di Jawa Tengah pada 2025 tercatat sebanyak 274.514 unit, dengan total sisa backlog sekitar 1.058.454 unit atau turun sekitar 20 persen. Penurunan tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, mulai dari pembiayaan APBD provinsi dan kabupaten/kota, Baznas, tanggung jawab sosial perusahaan, hingga partisipasi masyarakat.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan sejumlah program prioritas, di antaranya BSPS, penanganan kawasan kumuh di Batang, Banyumas, Jepara, dan Kota Semarang, serta pembangunan rumah susun sebagai solusi pemenuhan kebutuhan hunian.
“Hari ini kami usulkan BSPS 2026. Penanganan kawasan kumuh dan pembangunan rumah susun juga menjadi prioritas,” ujar Ahmad Luthfi.
