BLORA, ReaksiNasional.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan gerakan “Kencan Bumil” atau Kenali dan Cek Kesehatan Ibu Hamil sebagai upaya menekan angka kematian ibu dan bayi di Jawa Tengah.
Peluncuran program tersebut dilakukan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026 di Desa Nglangitan, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Selasa (19/5/2026). Pada kesempatan yang sama juga diluncurkan Sistem Informasi Manajemen PKK (SIM PKK) Provinsi Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Taj Yasin atau yang akrab disapa Gus Yasin menekankan pentingnya edukasi kesehatan bagi ibu hamil dan bayi sejak masa kehamilan. Ia juga meminta para suami ikut aktif mendampingi istri saat melakukan pemeriksaan kehamilan.
“Ibu-ibu PKK Provinsi Jawa Tengah ini luar biasa. Mereka sebenarnya membantu tugas kami. Dengan adanya gerakan Kencan Bumil yang diinisiasi PKK, masyarakat lebih teredukasi pentingnya menjaga kesehatan bayi dan ibu hamil sekaligus mengetahui bagaimana penanggulangannya,” ujar Gus Yasin.
Menurutnya, kesehatan bayi sangat dipengaruhi kondisi selama masa kehamilan sehingga ibu hamil dan keluarganya harus memahami pentingnya pemeriksaan rutin, pola makan bergizi, menjaga pola hidup sehat, hingga pemeriksaan ultrasonografi (USG).
Melalui program Kencan Bumil, para ibu hamil akan didata dan didampingi secara berkala oleh kader PKK, kader Posyandu, dan tenaga kesehatan guna memantau kondisi kesehatan selama masa kehamilan.
“Sehingga angka kematian bayi, angka kematian ibu hamil, dan stunting bisa diturunkan,” katanya.
Gus Yasin juga menyoroti masih rendahnya keterlibatan suami dalam mendampingi istri memeriksakan kehamilan.
“Tadi saya sengaja bertanya kepada ibu-ibu yang hamil di sini, kalau periksa kehamilan diantar siapa. Ternyata mereka menjawab berangkat sendiri. Artinya tidak diantar suaminya. Padahal suami harus mengantar istrinya supaya sama-sama tahu kondisi kehamilan istrinya,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, berharap gerakan Kencan Bumil dapat menjangkau seluruh masyarakat Jawa Tengah agar upaya menekan angka kematian ibu dan bayi berjalan lebih maksimal.
“Marilah kita jadikan momentum HKG PKK ke-54 ini sebagai titik balik untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan,” ujar Ning Nawal.
Ia menjelaskan, angka kematian ibu di Jawa Tengah memang menunjukkan tren penurunan dari 427 kasus pada 2024 menjadi 337 kasus pada 2025. Meski demikian, upaya penanganan tetap harus diperkuat karena masih terdapat ratusan kasus yang terjadi setiap tahun.
Menurut Nawal, PKK Jawa Tengah akan fokus pada tiga aspek utama dalam program pendampingan ibu hamil, yakni penjangkauan, peningkatan pengetahuan, dan pendampingan.
“Satu kader satu ibu hamil,” katanya.
Kader PKK nantinya akan mendampingi ibu hamil hingga masa pasca persalinan dan membantu pengurusan administrasi. Program tersebut juga melibatkan kader kesehatan, kader Posyandu, serta berbagai unsur lain secara kolaboratif.
Nawal menambahkan, persoalan kehamilan tidak hanya berkaitan dengan faktor medis seperti hipertensi, perdarahan, atau infeksi, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, pendidikan, hingga rendahnya literasi kesehatan keluarga.
“Jangan sampai ada satu pun kelompok yang ditinggal atau ditinggalkan dalam layanan kesehatan ibu hamil dan balita di Jawa Tengah,” tegasnya.
Ia optimistis kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PKK, Posyandu, tenaga kesehatan, dan masyarakat dapat menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, serta stunting di Jawa Tengah.
Berdasarkan data SIM PKK Jawa Tengah, saat ini terdapat 212.823 unit PKK tingkat RT, 452.426 Dasa Wisma, 49.149 Posyandu, serta 268.357 kader Posyandu bidang kesehatan di seluruh Jawa Tengah.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman menyatakan Pemerintah Kabupaten Blora mendukung penuh berbagai program prioritas PKK yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap keberadaan PKK ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Semoga sinergi pemerintah kabupaten se-Jawa Tengah dengan pemerintah provinsi bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (*)
