KABUPATEN SEMARANG, ReaksiNasional.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat penguatan peran desa sebagai penggerak utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mengelola rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir, bahkan dipersiapkan mengoperasikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai standar yang berlaku.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menghadiri kegiatan Dukungan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang diprakarsai DPP PAPDESI di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Sabtu (27/6/2026).
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPP PAPDESI dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat kolaborasi antara BUMDes, KDMP, dan SPPG dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Ahmad Luthfi mengatakan, BUMDes dan KDMP memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem rantai pasok pangan, mulai dari menghimpun hasil produksi petani, peternak, dan nelayan, menjamin kualitas bahan pangan, hingga mendistribusikannya ke dapur-dapur SPPG.
“Saya sangat mendukung MoU yang dilaksanakan. Tetapi kami minta jangan hanya sebatas MoU. Kita harus ikut cek, recheck, dan final check, sehingga program ini benar-benar membumi di masyarakat,” katanya.
Menurut Luthfi, Pemprov Jawa Tengah ingin BUMDes tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan pangan. Ke depan, BUMDes didorong mampu mengelola SPPG sehingga rantai pasok Program MBG sepenuhnya berada di tangan desa dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
Untuk mendukung operasional yang lebih efisien dan ramah lingkungan, dapur SPPG juga diarahkan memanfaatkan energi Compressed Natural Gas (CNG).
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis di wilayah tersebut mencapai lebih dari 9 juta orang yang akan dilayani oleh 4.382 dapur SPPG. Sementara itu, keberadaan lebih dari 8.500 KDMP dinilai menjadi modal kelembagaan yang kuat dalam menopang keberhasilan program nasional tersebut.
Luthfi menambahkan, pemerintah provinsi terus memitigasi berbagai masukan dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga sejauh mana mampu menggerakkan ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi lokal.
“Public complaint terkait MBG terus kita mitigasi bersama-sama. Artinya, kearifan lokal dan produk unggulan desa menjadi prioritas utama untuk diserap, sehingga potensi desa bisa diberdayakan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa seluruh dapur SPPG wajib memanfaatkan bahan pangan yang tersedia di desa melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, maupun unit usaha desa lainnya.
“SPPG wajib membeli bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, atau usaha desa lainnya. Tidak boleh mengambil dari tempat lain jika potensi di desa tersedia,” tegasnya.
Ketua DPP PAPDESI, Wargiyati, berharap sinergi antara Koperasi Desa, BUMDes, dan SPPG mampu mempercepat perputaran ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap Koperasi Desa dan BUMDes dapat bersinergi sebagai pemasok bahan pangan dari potensi desa masing-masing untuk mendukung Program MBG. Dengan begitu, perekonomian desa berputar dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Anggota DPR RI Mohammad Hatta, Staf Khusus Presiden Bidang Buruh Said Iqbal, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shoffwan, Bupati Semarang Ngesti Nugraha, serta jajaran Forkopimda Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang.
