SEMARANG, ReaksiNasional.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan perbaikan Jalan Raya Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora telah terprogram dan memasuki proses lelang. Untuk menangani ruas jalan tersebut, Pemprov Jateng menyiapkan anggaran sebesar Rp5,276 miliar pada 2026.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro mengatakan, anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan ruas jalan yang mengalami rusak berat di wilayah Desa Kediren. Kepastian itu disampaikan Henggar pada Senin (1/6/2026).
“Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” jelas Henggar.
Henggar menjelaskan, pada 2025 ruas jalan Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer yang berada di wilayah Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan telah dilakukan penanganan dengan anggaran Rp19,92 miliar. Adapun total panjang jalan provinsi di Kabupaten Blora mencapai 101,5 kilometer.
Dari APBD Provinsi Jawa Tengah, alokasi anggaran untuk perbaikan jalan di Kabupaten Blora pada 2025-2026 mencapai total Rp45,86 miliar. Selain mengandalkan APBD provinsi, Pemprov Jateng juga mengusulkan penanganan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Menurut Henggar, terdapat tiga ruas jalan di Kabupaten Blora yang telah diusulkan masuk dalam program tersebut. Usulan itu diharapkan dapat mempercepat penanganan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Dan ini telah kita usulkan ke Inpres Jalan Daerah. Jadi masuk ke IJD, mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana dengan baik,” katanya.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, pada 2026 telah diajukan dukungan pendanaan melalui program IJD kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp46,6 miliar untuk percepatan penanganan ruas Singget-Doplang-Cepu.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh jajarannya merespons cepat setiap keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur, terutama persoalan yang telah menjadi perhatian publik. Menurutnya, pemerintah harus memahami persoalan di lapangan secara menyeluruh dan tidak bersikap kaku dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Kita lihat masalah sosial ini secara komprehensif. Tidak boleh kaku, harus luwes, dan tahu lapangan. Kalau tidak, maka benturannya kepentingan publik,” tegas Luthfi.
Luthfi mengatakan, berbagai keluhan masyarakat yang muncul dan viral di media sosial harus menjadi bahan evaluasi agar pemerintah semakin responsif terhadap kebutuhan publik. Ia juga menekankan pentingnya kualitas pekerjaan dalam perbaikan jalan agar penanganan tidak dilakukan secara asal-asalan atau sekadar tambal sulam.
“Jangan asal-asalan. Harus dikerjakan secara profesional,” katanya.
Ia meminta ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat mendapatkan prioritas penanganan. Balai dan dinas terkait diminta memperhatikan kondisi jalan di lapangan serta segera menetapkan skala prioritas ketika menemukan ruas jalan berlubang atau rusak berat.
“Balai dan dinas harus memperhatikan ini. Begitu ada jalan berlubang dan sudah rusak berat, maka harus menjadi skala prioritas penanganannya,” lanjutnya.
Selain mengoptimalkan anggaran daerah, Luthfi meminta seluruh jajaran mengawal secara serius usulan bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian maupun DPR RI. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah.
Pemprov Jateng juga menyampaikan terima kasih atas kritik dan masukan konstruktif dari masyarakat. Masukan tersebut dinilai menjadi bagian penting dari kolaborasi positif antara pemerintah dan warga dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di berbagai sektor, tidak hanya infrastruktur, tetapi juga sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
